Senin , 25 September 2017

Penetapan NJOP Pulau D Dicurigai Pesanan Cukong

thejak.co – Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau C dan D senilai Rp 3,5 juta per meter persegi, mengundang perhatian publik. Muncul curiga, penetapan harga lahan semurah itu merupakan pesanan cukong reklamasi.

Salah seorang angggota DPRD DKI yang tidak bersedia disebut namanya menilai, penetapan NJOP pulau reklamasi C dan D senilai Rp 3,5 juta per meter tidak wajar. Dia menyebut  NJOP sebesar itu terlalu kecil dan tak proporsional dibandingkan besaran NJOP di sejumlah pulau reklamasi lainnya.

“Itu Pulau H yang milik perorangan NJOP-nya saja Rp 25 juta per meter. Saya jadi curiga, jangan-jangan NJOP Rp 3,5 juta ini pesanan cukong yang menggarap reklamasi,” kata dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jalan Keboon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Karena itu, politisi yang dari awal menolak reklamasi ini mendesak  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti penetapan NJOP tersebut.

“Ya harus ditindaklanjuti oleh KPK. Masa harga NJOP seperti harga pempek,” sindirnya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui NJOP pulau C dan D seharga Rp3,1 juta per meter persegi memang kemurahan. Djarot menilai harga tersebut rendah karena pulau yang digarap anak perusahaan Agung Sedayu Group itu belum ada pembangunan.

“Jadi gini, ini kan NJOP dalam kondisi kosong. Tapi ketika nanti dibangun beda lagi,” ujar Djarot di Balai Kota DKI, Selasa (12/9).

Menurut Djarot dasar Badan Pajak dan Retribusi Jakarta menentukan nilai NJOP Rp3,1 juta meter persegi dasarnya melalui appraisal.  “Kalau sudah dibangun beda lagi, kemurahan kita bangun seperti itu. PBB kan belum. Nanti kalau (pengembang) sudah bangun baru per bidang dan per petak disesuaikan,” kata Djarot.

Djarot membantah angka Rp3,1 juta pada NJOP karena mengikuti keinginan pengembang reklamasi, PT. Kapuk Naga Indah (KNI).

“Nggak (bukan usulan pengembang). Kita nggak bisa didikte pengembang. Kita ada aturan,” kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefulloh mengaku NJOP yang ditetapkan ini jauh berada di bawah asumsi mantan gubernur Ahok yang pernah menyebut di kisaran Rp 10-20 juta.

“Itu waktu rapim (rapat pimpinan) di Pulau Seribu itu dulu ada pulau resort, terus Pak Ahok bilang kenain saja pulau resort atau eksklusif sama dengan NJOP termahal di daratan. Tapi nyatanya sekarang pulau-pulau di sana juga keberatan, minta pengurangan penetapan pajak,” kata dia.

Saefullah mengatakan, NJOP tanah milik adat masih ada yang di bawah Rp 1,5 juta di pinggiran Ibu Kota. Ia mencontohkan, daerah Cengkareng, Marunda, Rorotan, Cakung, masih banyak tananh dengan NJOP di bawah Rp 2 juta. Namun, ia mengaku tak tahu detil pertimbangan appraisal dalam menentukan NJOP di pulau hasil reklamasi.

Menurutnya, NJOP masih bisa berubah jika pulau hasil reklamasi telah didirikan bangunan dan sudah ada transaksi jual beli. Nantinya NJOP bisa dihitung ulang oleh appraisal independen yang ditunjuk. “Kalau signifikan, kalau sudah terjadi pengalihan transaksi yang menjadi pembeli, pembeli dari kavling yang ditawarkan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, NJOP kedua pulau tersebut yakni Rp 3,1 juta per meter persegi. Edi menjelaskan, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta awalnya meminta BPRD DKI menilai NJOP Pulau C dan D.

Karena penilaian objek khusus yang baru dibangun, termasuk pulau hasil reklamasi, dilakukan secara individual oleh lembaga independen, BPRD meminta KJPP untuk menilai NJOP kedua pulau tersebut.

Aturan penilaian objek khusus yang baru dibangun dilakukan lembaga independen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

“Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh BPRD DKI Jakarta,” ujar Edi. JAK

Share

Check Also

Djarot Ogah Tanggapi Permintaan DPRD

thejak.co – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat enggan menanggapi permintaan DPRD yang menginginkan Nilai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *