Sabtu , 25 November 2017

Raperda Mandek, Proyek Pulau C dan D Terancam Mangkrak

Pembangunan di Pulau D sebelum dimoratorium Kememnterian klhk tahun lalu.

thejak.co – Pembangunan Pulau D dan C di Teluk Jakarta terancam mangkrak. Pasalnya, pembahasan rencana peraturan daerah (Reperda) reklamasi, hingga kini masih mandek di DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Iman Satria mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencabut sanksi administratif reklamasi Pulau C dan D. Menurut dia, pencabutan sanksi tersebut hanya sebatas izin lingkungan untuk reklamasi, bukan untuk pemanfaatannya.

“Tapi kan perdanya (peraturan daerah) belum ada, jadi masih mandul, enggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Raperda harus dikaji antara legislatif dan eksekutif,” ujar Iman saat dihubungi, kemarin (11/9).

Menurut Iman, dalam pemanfaatan pulau reklamasi, pembahasan raperda rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) harus sudah dibahas. Namun, pembahasannya mandek sebelum diparipurnakan.

Tanpa dua perda tersebut, kata Iman, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan Agung Sedayu Group, hanya boleh menyelesaikan sebatas reklamasi. Pembangunan tidak boleh dilakukan selama perda zonasi dan tata ruang rampung dibahas. Sampai saat ini, raperda tersebut tak kunjung dibahas kembali.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai wajar jika Fraksi Gerindra menolak melanjutkan pembahasan Raperda reklamasi. Menurutnya, proyek reklamasi merupakan sesuatu yang krusial bagi Gubemur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sebagai program Pemprov DKI yang banyak ditentang oleh masyarakat, terutama nelayan di Jakarta Utara karena dianggap mengancam kehidupan mereka.

“Anies dan Sandi terlanjur berjanji akan menolak pelaksanaan proyek tersebut. Janji itu wajib dipenuhinya,” ujar Amir.

Terlebih belakangan diketahui telah terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan HGB Pulau G di luar sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta.

“Bagaimana mungkin ada HGB sedang Perda Reklamasi sebagai payung hukum pelaksanaan reklamasi belum jelas,” tegas Amir.

“Padahal setiap pelaksanaan kegiatan reklamasi seharusnya atas sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta. Sebab jika pelaksanaan proyek reklamasi sudah selesai. maka seluruh aset harus diserahkan kepada Pemprov DKI. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden no.52 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Proyek Reklamasi,” jelas Amir.

Kenyataan ini juga harus mendorong DPRD DKI untuk mempertanyakan sebenarnya seperti apa Perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan PT Kapuk Niaga dalam pelaksanaan proyek reklamasi.

“Apakah selama ini telah mendapatkan persetujuan dari dewan. Jika tidak, bisa jadi perjanjian tersebut cacat hukum. Seperti juga yang diumumkan NJOP di Pulau G sebesar 3,5 juta per M2 patut dipertanyakan,” terang Amir.

Menurut Anir, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara/Daerah telah menyebutkan bahwa gubernur adalah pemegang aset tertinggi.

“Dengan dasar peraturan dan perundangan inilah yang bisa dijadikan dasar hukum Gubernur Anies untuk melanjutkan atau menolak Reklamasi,” pungkas Amir.?

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut moratorium izin reklamasi teluk Jakarta, khususnya Pulau C dan Pulau D. Pencabutan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Rabu (6/9) lalu.

Menteri LHK Siti Nurbaya menuturkan, terminologi yang digunakan dalam kebijakan ini bukan pencabutan moratorium reklamasi melainkan pencabutan sanksi administrasi Pulau C dan Pulau D. Dua pulau itu digarap oleh pengembang  PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan Agung Sedayu Group. “Kalau dibilang moratorium kan berarti seluruh kegiatan.  Ada izin reklamasi, ada ini ada itu,” ujar Siti Nurbaya. AZS/JJ

Share

Check Also

Wow, Pejabat DPE Bisa Tersangka Ramai-ramai

thejak.co – Skandal proyek penerangan jalan umum (PJU) di Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *