Senin , 16 Juli 2018

Nekat Terbitkan Sprindik Baru, Pimpinan KPK Bisa Ditangkap?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

thejak.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa melawan hukum, apabila menerbitkan sprindik baru terhadap putusan praperadilan Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Menurut pakar hukum pidana, Fredrich Yunadi, jika KPK menerbitkan sprindik baru terhadap putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.

Fredrich mengatakan, putusan dari praperadilan adalah putusan hukum atau penegakan hukum yang dimana putusan praperadilan adalah putusan yang tidak bisa dikasasi dan di PK.

“Itu kan sudah inkrah berlaku seketika dan mengikat semua pihak. Berarti mereka bisa kita jerat dengan Pasal 216 KUHP. Kita bisa juncto kan dengan Pasal 421, tentang penyalahgunaan kekuasaan karena mereka punya kuasa yang mereka gunakan.

Itu ancamannya 7 tahun,” jelas Fredrich saat dihubungi wartawan, baru-baru ini.

“Jadi penyidik bisa lakukan penangkapan dan bisa kita periksa. Semua yang mengeluarkan sprindik-nya siapa, termasuk Dirdiknya, termasuk komisionernya, lima-lima nya bisa dijerat semua dan itu harus. Itu karena ?penegakan hukum,” sambung dia.

Dia pun mengingatkan agar KPK tidak bermain-main dalam memproses suatu kasus. Kasus yang sudah diputus pengadilan, tidak bisa dibuat sprindik baru. Jika KPK menerbitkan sprindik baru, maka dapat diproses hukum.

“Ya langsung kita akan lapor dan minta polisi lakukan penangkapan. Harus diusut karena itu pelanggaran hukum berat Pasal 216 dan 421. ?Pasal itu sangat kuat. Tidak benar kalau KPK berani, itu wajib kita usut,” tandasnya.

Untuk itu, KPK tidak bisa menetapkan kembali SN sebagai tersangka, karena berlawanan dengan aturan hukum. “Kita sudah punya prosedur dan sudah punya koridornya masing-masing, jadi hormatilah hukum.

Kalau dia merasa tidak terima silakan, carikan bukti-bukti yang lain yang bukan kasus e-KTP. Karena dalam kasus e-KTP tidak berhak. Seseorang tidak bisa diperiksa dua kali meski belum sampai di pokok perkara,” ujarnya.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting. Menurutnya, KPK punya peluang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) lagi.

Miko menjelaskan, hal itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor.21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 4 tahun 2016.

“Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan SN sebagai tersangka,” kata Miko.

Dia mengingatkan, jika KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka lagi maka seharusnya komisi antikorupsi segera merampungkan pemeriksaan. “Kemudian melimpahkan perkara tersebut untuk segera disidangkan,” ujar Miko.

Dia juga menyoroti putusan praperadilan terhadap Novanto. Dia menilai hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan belum tercatat dalam sistem administrasi registrasi perkara.

Selain itu, tim penasihat hukum Setya Novanto membawa sejumlah bukti dari Pansus Hak Angket KPK. “Seharusnya (kejanggalan ini) menjadi ruang untuk mengevaluasi putusan praperadilan tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, walaupun Perma 4/2016 menyatakan putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, peraturan yang sama memberi ruang MA melakukan pengawasan.

Begitu juga Komisi Yudisial (KY) yang juga dapat melakukan evaluasi dari sisi perilaku dan etik hakim. DED

Share

Check Also

Airlangga Hartarto Gagal Jadi Cawapres Jokowi, Golkar Merapat ke Demokrat?

thejak.co – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat potensi Partai Golkar keluar dari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *