Senin , 24 September 2018

Presiden Joko Widodo Berkomitmen Untuk Perkuat Lembaga Antirasuah

Presiden Jokowi .

thejak.co Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jelas harus dilakukan.

Komitmen kita jelas bahwa penguatan itu harus,” kata Jokowi di kawasan Jakarta Timur, baru-baru ini.

Namun Jokowi enggan menanggapi soal kekalahan KPK dalam praperadilan yang dimohonkan oleh Ketua DPR RI Setyo Novanto terkait penetapan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di Kemendagri. “Tanyakan kepada KPK,” tukas Jokowi.

Ketika ditanya rencana Pansus KPK yang ingin berkonsultasi dengan dirinya, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah dari DPR sehingga tidak perlu dibawa ke dirinya. “Itu domainnya DPR, jangan dibawa ke saya,” tandas Presiden Jokowi.

Dua pekan lalu, Jokowi menyebutkan bahwa ia sebagai bagian dari lembaga eksekutif tidak memiliki wewenang dalam seluruh aktivitas Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

Presiden menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pansus sepenuhnya berada dalam wilayah DPR. Pansus Hak Angket KPK telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi, perihal rapat konsultasi tentang KPK.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi, berharap rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017.

Pimpinan DPR RI kemudian memutuskan untuk tidak mengirimkan surat tersebut kepada Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar, dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penetapan Setyo Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

“Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan ‘SOP’ KPK,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto, Jumat (29/9) lalu.

Hakim Cepi juga memerintah KPK untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

“Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengadili permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan tidak sah.

Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan sebesar nihil,” terang Hakim Cepi. DED

Share

Check Also

Teguh Santosa Digadang Pemegang Kuat Tongkat Estafet Ketua PWI

thejak.co – Kongres XXIV PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) akan dilangsungkan di Solo, 27-30 September 2018 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *