Rabu , 18 Oktober 2017

e-Toll dan GoPay Milik Go-Jek Haram?

thejak.co Uang elektronik seperti e-Tol, GoPay hingga GrabPay dan lain-lainnya, tengah menjadi perbincangan. Yang menjadi pokok persoalan yakni mengenai biaya top up. Kabarnya uang elektronik tersebut masih ilegal atau haram?

Uang elektronik tengah menjadi perbincangan. Yang menjadi pokok persoalan yakni mengenai biaya top up. Jadi, misalnya saat ini kalau ingin mengisi uang elektronik Rp 50 ribu, di beberapa tempat dikenakan biaya Rp 2 ribu. Ada anggapan sama saja sama membeli uang.

Untuk itu, sejumlah masyarakat menggugat Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik ke Mahkamah Agung (MA).

Sebab, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang–undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sehingga praktek penggunaan uang elektronik itu ilegal.

Pernyataan itu muncul dari Normansyah (41) dan Tubagus Haryo Karbyanto (48) sebagai pengguna layanan tol dan bus Transjakarta.

Menurut mereka, kebijakan baru Bank Indonesia tentang uang elektronik (electronic money) yang dimuat dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

“Pasalnya, semenjak berhembusnya peraturan ini, pelbagai fasilitas publik seperti Layanan Jalan Bebas Hambatan (tol).

Layanan Transportasi Bus Transjakarta dan lain sebagainya seperti GoPay, menolak adanya transaksi pembayaran tunai.

Praktek kebijakan ini telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai,” kata Azas Tigor Nainggolan kuasa hukum dari Normansyah dan Tubagus Haryo Karbyanto, di MA, kemarin.

Fenomena ini telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan dalam masyarakat tentang keberadaan Undang-undang Mata Uang yang hanya mengatur Rupiah dalam bentuk kertas dan logam.

Sebab masyarakat yang menggunakan rupiah untuk transaksi pembayaran selain didiskriminasi juga dibingungkan serta dipaksa untuk tidak mengunakan uang rupiah.

Padahal bila melihat Undang-Undang Mata Uang, di Indonesia, Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia bukan uang elektronik.

“Setelah dipelajari lebih seksama, ternyata dalam UU Nomor 7 tahun 2011 dinyatakan uang yang sah adalah rupiah, bentuknya kertas dan logam, tidak ada uang elektronik,” kata Azaz.

Oleh sebab itu Normansyah  dan Tubagus mengajukan permohonan Keberatan atas PBI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui permohonan Judicial Review (JR). Alasannya karena layanan publik di atas menolak warga yang membayar layanan yang dimaksdud dengan menggunakan uang tunai.

Mata uang Rupiah dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia telah mengatur dengan jelas dan tegas tentang Mata Uang melalui Undang-undangnya.

Mulai dari Ketentuan Umum, Macam dan Harga Rupiah, Ciri, Desain dan Bahan Baku Rupiah, Pengelolaan Rupiah, Penggunaan Rupiah, Penarikan Rupiah, sampai pada Ketentuan Pidana telah lengkap dan memperkuat tentang Mata Uang Indonesia yakni Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jelas terbukti bahwa PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) bertentangan dengan Undangan-Undang Mata Uang yang belum/tidak mengakomodir adanya mata uang rupiah dalam bentuk rupiah elektronik (electronic money). Maka uang elektronik adalah uang illegal,” jelas Tigor.

MUI Akan Bikin Uang Elektronik Syariah

Bank Indonesia menegaskan pihaknya telah menggratiskan kartu elektronik namun tidak dengan saldo untuk kartu.

Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menjelaskan biaya kartu yang sebesar Rp 20 ribu – Rp 30 ribu akan ditanggung oleh perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), namun saldo uang elektroniknya tetap dibayar pengguna saat pengguna tersebut membeli kartu uang elektronik.

“Misalnya, biaya kartunya ditanggung Rp 10 ribu oleh bank Rp 10 ribu oleh BUJT. Kartunya harganya jadi nol. Masyarakat tetap harus beli saldonya,” ujar dia di Jakarta, Rabu (11/10).

Pungky juga mengklarifikasi mekanisme untuk mendapatkan kartu uang elektronik itu, yakni sama saja dengan sebelumnya.

Masyarakat yang akan menggunakan jasa tol dapat membeli kartu uang elektronik tersebut dengan hanya membayar saldonya, saat hendak memasuki pintu tol.

Dia menegaskan tidak ada pembagian kartu uang elektronik gratis secara massal.

“Mendapatkannya adalah beli isi saldonya tersebut di pintu jalan tol jika masyarakat bertransaksi di sana,” ujar dia.

Pungky juga menuturkan uang elektronik tak terdaftar tidak memiliki pemiliki seperti halnya uang tunai. Oleh karena itu, menurut dia, uang elektronik tak terdaftar yang hilang tak bisa dikembalikan.

“Uang elektronik unregistered itu seperti uang tunai. Uang tunai kalau hilang kan hilang, uang elektronik juga begitu,” ujar Pungky.

Kendati demikian, Pungky menegaskan bank tidak bisa sembarangan dalam mengelola dana pada uang elektronik. Dana tersebut menurut dia, tak bisa disalurkan untuk menyalurkan kredit maupun penempatan dana lainnya.

“Kami sudah atur, pengelolaan uang elektronik ini berbeda, tidak ditempatkan,” terang dia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelumnya meminta Bank Indonesia (BI) mengatur soal perlindungan konsumen jika terjadi kehilangan kartu uang elektronik.

Saat ini, pengguna kartu uang elektronik unregistered yang mengalami kehilangan kartu tidak bisa melakukan pemblokiran saldo.

BI saat ini mengatur batas maksimal saldo uang elektronik unregistered sebesar Rp1 juta. Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) BI Nomor 16/11/DKSP sebagaimana telah diubah oleh SE BI Nomor 18/21/DKSP

Adapun Bank Indonesia juga berencana untuk kembali merevisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait uang elektronik. Namun, BI masih belum merinci apa saja yang akan direvisi terkait aturan tersebut.

Polemik mengenai uang elektronik ini pun menjadi perhatian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Halal haram biaya top up, dan juga uang elektronik menjadi pembahasan.

“Kemarin kita bahas di Komisi Fatwa, tentang uang elektronik dan salah satunya biaya top up,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam.

Menurut Niam, Komisi Fatwa mencoba merumuskan bagaimana uang elektronik yang sesuai dengan ajaran Islam. “Uang elektronik syariah,” tambahnya. ADT/BHR

Share

Check Also

JOKOWI 3 KALI SALAH UCAP

thejak.co – Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *