Jumat , 20 Oktober 2017

Ijinkan Eksekutif Huni Rusunawa, Warga Gusuran Bisa Dapat Subsidi Silang

Diskusi Kamisan yang digelar Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta.
thejak.co – Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk menarik kalangan eksekutif muda sebagai penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Tujuannya agar mereka bisa memberikan subsidi silang terhadap warga korban gusuran yang tinggal di rusun tersebut.
Pengamat perkotaan Nirwono Yoga mengatakan kelompok eksekutif dikenakan tarif sewa regular. “Jadi, uang sewa dari eksekutif ini bisa sudah bisa menutup biaya operasional tiap rusun. Sedangkan warga terprogram yang direlokasi ke rusun tidak harus bayar sewa yang nyatanya memberatkan mereka,” ujar Nirwono pada acara Diskusi Kamisan yang digelar Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta di kawasan Menteng,
Gagasan itu disampaikan pengamat dari Universitas Trisakti pada diskusi berjudul ‘Rusunawa: Masalah dan Solusinya’. Selain itu Nirwono juga menyarankan Pemprov DKI segera merevitalisasi rusun lama yang kondisinya sudah tidak layak. “Contohnya Rusun Kebon Kacang, Benhil, Tambora, dan lainnya yang cuma lima lantai bisa dipugar 20 lantai. Jadi, warga non-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibolehkan tinggal di rusun milik Pemprov DKI dengan tarif regular,” ujar Nirwono pada acara diskusi yang dimoderatori Dedy Iskandar.
Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Dinas Perumahan DKI Jakarta, Melly Budiastuti menjelaskan bahwa hingga saat ini tunggakan sewa dari belasan rusun mencapai Rp 32 miliar. “Tunggakan didominasi kelompok warga terprogram. Alasannya selama direlokasi di tempat yang jauh dari sebelumnya sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Jadinya, mereka tak punya uang untuk bayar sewa,” ungkap Melly. Namun kecenderungan yang ada, karena pemerintah dinilai tidak tegas menertibkan tunggakan, maka kelompok warga umum ikut-ikutan malas bayar sewa.
Pengelolaan rusunawa diperuntukkan bagi warga terprogram dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikatagorikan sebagai warga umum. “Penyewa rusun dari kelompok MBR, penghasilannya harus di bawah Rp 4 juta,” papar Melly. Namun ia mengakui bahwa ada kelompok ekonomi di atasnya yang secara illegal menghuni rusun. Itu terlihat dari banyaknya mobil cukup mewah yang parkir di rusun.
Berdasarkan perda, warga terprogram dikenakan tarif sewa Rp 300 ribu/bulan, berupa hunian setara apartemen yang terdiri dari dua kamar tidur. Sedangkan kelompok MBR, tarifnya di atas Rp 400 ribu di bawah Rp 500 ribu. “Tarif semurah itu karena disubsidi oleh pemerintah sampai 80-an persen,” papar Melly sambil mencontohkan berdasarkan tim apraisal, harga sewa Rusunawa di Jatienegara yang baru selesai dibangun mestinya Rp 1,9 juta. “Setelah disubsidi besar-besarnya menjadi Rp 300 ribu, itu pun masih banyak yang menunggak,” tambahnya.
Saiful Jihad, panitia diskusi menjelaskan bahwa KAHMI Jaya secara rutin menggelar diskusi pada hari Kamis.  “Hasil pembahasan ini untuk memberikan masukan bagi Pemprov dan DPRD DKI,” ujarnya. (BCR)
Share

Check Also

Golkar Kawal Kebijakan Anies-Sandi Yang Pro Rakyat

  TheJak-Fraksi Golkar DPRD DKI ternyata lebih elegan. Walau berbeda sikap saat pilkada, partai beringin ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *