Rabu , 11 Oktober 2017

Kesetjenan dan Pimpinan DPR Diminta Evaluasi PNS yang Salahgunakan Jabatannya

thejak.co – Koordinator Investigasi Center Budget and Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengecam keras sikap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kesetjenan DPR RI yang memanfaatkan jabatannya untuk membagikan proyek. Jajang menegaskan, kalau sikap tersebut sudah jauh keluar dari etika sebagai pejabat birokrasi institusi negara.
“Itu namanya sudah melakukan penyalahgunaan wewenang dan itu tidak boleh. Menjalin hubungan lebih dengan rekan kerja sebenarnya itu melanggar norma, bahkan itu bisa terkena hukuman yang berat,” ucap Jajang saat berbincang dengan THE JAK, Rabu (11/10).
Melihat praktek kotor seperti itu di dalam birokrasi, bagi Jajang bukan hal aneh lagi. Untuk menyingkirkannya, jajang pun meminta agar oknum tersebut segera diberikan sanksi keras. Melihat saat ini, elektabilitas kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sudah sangat rendah.
“Kalau memang ada anak buahnya melanggar, langsung saja di berikan sanksi tegas, dirotasi segera dan dilakukan evaluasi. Jangan dilakukan pembiaran, jika memang terbukti,” ketus Jajang.
Tak hanya itu, Jajang menilai jika hingga saat ini pengawasan internal Kesetjenan DPR RI dalam mengawasi kinerja para PNS-nya masih sangat rendah. “Laporkan segera, kalau nggak dilaporkan nggak akan selesai-selesai. Karena, praktek itu sudah terbukti kalau pengawasan internal (Kesetjenan DPR RI) lemah,” tegas Jajang.
jika sampai tak mendapat tindakan dari pihak Kesetjenan DPR RI, Jajang menduga kalau para pentinggi birokrasi itu juga telah menikmati uang kotor tersebut. “Segera hukum di penyalahgunaan itu. Tapi tak menutup kemungkinan,  kalau kasus ini mengalirnya juga ke atas. Jadi jangan sampai dibiarkan. Karena saya yakin indikasinya yang di atas juga pasti main. Maka segeralah dilakukannya investigasi dari internal DPR,” tandas Jajang.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Yenni Sucipto. Yenni menegaskan, sejatinya oknum PNS itu sudah layak dipecat karena sudah melakukan indikasi yang berujung pada sikap korupsi. “Jika benar ada oknum Kesetjenan DPR yang bermain, lebih baik di pecat saja. Karena sangat berbahaya, ini bagian dari indikasi korupsi. Atau beri sanksi di mutasi atau di rotasi ketempat bagian yang tak bisa menjalankan proyek,” tegas Yenni saat berbincang dengan THE JAK. 
 
Yenni bahkan meyakini, kalau oknum tersebut sudah lama bermain dan sengaja memanfaatkan peluang selagi menduduki jabatan strategis tersebut. “Karena ini sengaja untuk memainkan peluang itu.  Karena administrasi ini di manipulasi. Ini berarti ada hal” yg tak patuh pada aturan yg berlaku, ucap Yenni.
 
Tak mau hal itu terulang, ia juga mendesak pihak pimpinan DPR RI untuk turun tangan membantu mengevaluasi dan membersihkan oknum PNS yang telah merusak citra baik Kesetjenan DPR RI. “DPR punya andil untuk melakukan evaluasi program dan proyek di tubuh Kesekjenan DPR RI. Karena ini pemamfaatkan barang dan jasa disaat sistem yang terbangun akuntabilasi dan transparansi sedang rendahnya, karena tak ada alat kontrol untuk menginformasikan di internal DPR RI dan Kesetjenan DPR RI,” tandas Yenni. 
 
Sebelumnya, Armand selaku narasumber THE JAK yang berlatarbelakang seorang pengusaha menegaskan jika Kepala biro Barang Milik Negara (BMN) DPR RI Makmur Sos, telah menabur janji untuk membagi proyek di DPR untuk diserahkan kepadanya dan para pengusaha lainnya yang telah dikumpulkannya.
Akan tetapi, Armand merasa dirugikan, ketika Makmur masih menjabat sebagai Kabagrenwas ( Kepala bagian perencanaan dan pengawasan). “Dari dulu itu, dia (Makmur) sudah sering mengumpulkan para pengusaha untuk mengerjakan proyek-proyek di DPR,” beber Armand saat berbincang dengan THE JAK, Senin (9/10).
 
Bahkan kata Armand, sebelum mengerjakan proyek yang akan diberikannya, para pengusaha diwajibkan untuk melakukan penyetoran sejumlah uang kepadanya. “Uang yang disetorkan juga tidak sedikit, sampai ratusan juta,” uangkap Armand.
 
Armand sendiri mengaku sempat menyetor kepada Makmur sebesar Rp. 100 juta sebagai tanda jadi. “Beruntungnya saya, dibalikan uang itu. Tapi sayangnya, uang itu dibalikan dengan cara dicicil. Hasilnya apa yang saya dapat, nihil. Ternyata proyek yang di janjikannya itu Nol (tidak ada). Mungkin, para pengusaha lain yang di janjikannya juga merasa kecewa,” tandas Armand. (DED)
Share

Check Also

Pengamat Militer: Sudah Selayaknya Dilakukan Pergantian Panglima TNI

thejak.co – Pengamat militer Al Araf menilai pergantian kepemimpinan di institusi TNI sudah selayaknya dilakukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *