Selasa , 19 Desember 2017

Swastanisasi Air Bersih Disebut Melawan Hukum

Petugas dari PT Palyja saat membenahi sarana distribusi air bersih di Jakarta.

thejak.co – Pemprov DKI Jakarta diminta menyetop kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih dan air minum di Jakarta. Sebab, swastanisasi air dinilai perbuatan melawan hukum.

Tak hanya itu, Mahkamah Agung menyebut swastanisasi air minum juga melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya).

Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku belum bisa menentukan sikap terkait putusan Mahkamah Agung tersebut.

Menurut Djarot, dirinya belum mengetahui isu putusan secara keseluruhan. Saat ini pengelolaan air di Jakarta dilakukan pihak swasta  yakni Palyja dan Aetra

“Kurang tahu gimana putusannya, saya harus pelajari dulu seperti apa karena itu sudah berjalan dengan Palyja, Aetra sejak berapa tahun yang lalu. Makanya saya belum ngerti,” kata Djarot di Balaikota, Rabu (11/10).

Djarot juga mengaku belum menentukan langkah yang diambil Pemprov DKI untuk melaksanakan putusan MA, termasuk untuk membeli saham Aetra dan Palyja agar berstatus BUMD. Menurut Djarot opsi tersebut pernah dimunculkan namun mendapatkan kendala.

“Makanya dampaknya saya masih belum tahu, sikap kita kayak apa, apa sahamnya Aetra dan Palyja kita beli semua? Dulu pernah ada program kita mau ambil sahamnya Palyja tapi nggak jadi karena ada kasus hukum.

Kalau nggak salah tahun 2015. Kita anggarkan 2013, ada anggarannya di Jakpro tapi persoalan hukum gak bisa. Kalo gak salah sampai arbitrase internasional,” ujar Djarot.

Diketahui, MA mengabulkan kasasi terhadap gugatan warga sejak 2011 itu pada 10 April 2017 yang diketuai hakim Nurul Elmiyah serta dua hakim anggota Panji Widagdo dan Sunarto.

Amar putusan baru diunggah situs resmi milik MA  https://putusan.mahkamahagung.go.id/, pada Selasa (10/10).

MA menilai, swastanisasi air di Jakarta merupakan perbuatan melawan  hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

“Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas,” begitu bunyi petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017.

MA juga menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta.

Disebut, sejak diberlakukannya Perjanjian PKS sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 PAM Jaya membukukan akumulasi kerugian  sebesar Rp1.179.747.577.095,00.

Melalui amar putusannya, MA memerintahkan para tergugat untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI, mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MA juga mewajibkan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 juncto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. RBN

Share

Check Also

Pemprov DKI Perketat Kualifikasi Sopir Angkutan Umum

THEJAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meningkatkan kenyamanan untuk masyarakat pada sektor perhubungan, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *