Selasa , 21 November 2017

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Pembelian Lahan Sumber Waras

Aksi demo desak KPK tuntaskan kasus Sumber Waras beberapa waktu lalu.

thejak.co – Hingga kini pengungkapan dugaan korupsi soal skandal pembelian lahan RS Sumber Waras (RSSW) oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih gelap. Kalangan DPR RI meminta lembaga antirasuah itu bergerak cepat mengusut kasus tersebut.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengungkapkan sangat wajar jika Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno meminta kepastian status hukum soal skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras, lantaran sampai saat ini masih bias.

“Jangan lepas tangan begitu, melempem. KPK memiliki tugas supervisi,” kata Syafi’i di Jakarta, Minggu (5/11).

Jika kasus besar seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Century bisa diungkap, maka Syafi’i yakin KPK mampu merampungkan kasus RS Sumber Waras.

“Ini daftar KPK tidak konsisten dalam menangani kasus korupsi di Indonesia,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang meminta kepastian status hukum skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Untuk itu, Nasir mendorong KPK untuk segera menyelidiki dugaan penyelewengan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tentu saja, harus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam catatan saya KPK sulit menemukan dua alat bukti selain OTT. Ini tantangan KPK,” kata Nasir di Jakarta, Minggu (5/11).

Politisi PKS ini berharap, lembaga antirasuah tersebut tidak lemah dalam mengusut kasus RS Sumber Waras. Bagaimana pun, hingga kini status hukum RS itu belum dibeberkan secara rinci kepada publik.

Sehingga, lanjut Nasir, terkesan penanganan kasus RS Sumber Waras berlarut-larut karena diduga menyangkut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Seolah pimpinan KPK ini pasang badan,” tandasnya.

Seperti diketahui, kepastian tentang status hukum skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi salah satu prioritas Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Selain menggandeng KPK yang memang sejak awal menangani kasus tersebut, Sandiaga juga akan meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar kasus yang begitu menyedot perhatian publik itu menjadi clean and clear, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Nanti kita juga akan libatkan KPK dan kejaksaan tinggi untuk memastikan bagaimana sebenarnya status hukumnya,” kata Sandi di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Sabtu (4/11).

Sandi menjelaskan, sebelumnya dirinya telah bertemu dengan Kadis Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan pihak BPK guna membahas status hukum RS Sumber Waras.

Sandi tidak ingin ada keraguan sekecil apapun terkait status hukum lahan RS Sumber Waras.

“Kemarin kita sudah ketemu Pak Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan. Sudah ketemu juga inspektorat, sudah ketemu teman-teman dari BPK Jakarta kantor perwakilan Jakarta.

Jadi, kita ingin statusnya clean and clear dulu. Jangan ada keraguan mengenai posisi hukumnya (RS Sumber Waras),” ujarnya.

Sandi juga mengungkapkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyampaikan desain dan konsep RS Sumber Waras. Namun ia meminta para pihak bersabar dulu terkait rencana pembangunan RS Kanker di lahan Sumber Waras itu.

“Sudah ada beberapa yang disampaikan. Dan saya sampaikan bahwa ini nanti konsepnya kemitraan tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah ini yang lagi kita coba upayakan,” kata Sandi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan tengah memprioritaskan tiga aset besar milik DKI, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterruptible power supply (UPS).

Anies menyebut tiga aset besar tersebut merupakan ganjalan-ganjalan yang mesti diclearkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Betul jadi prioritas. Karena itulah salah satu ganjalan-ganjalannya,” tutur Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Seperti diketahui, pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menjadi polemik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal. Hasil investigasi BPK menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam transaksi itu.

Di sisi lain, KPK mengaku belum menemukan niat jahat dalam kasus pembelian lahan tersebut. JJ/DRI

Share

Check Also

Mas Anies-Bang Sandi Atur Jadwal Temui Ahok

thejak.co – Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah menemui para mantan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *