Senin , 18 Desember 2017

FKDM: Tidak Perlu Kata- kata, Cukup Aksi Nyata!

Budi Siswanto bersama jajaran FKDM DKI saat apel siaga.

thejak.co – Wakil Ketua forum kewaspasaan dini masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, Budi Siswanto menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI.

“Soal anggaran kami tidak pernah mengusulkan. Itu sepenuhnya kewenangan dari Badan Kesbangpol DKI melalui bidang kewaspadaan. Dalam hal ini kami hanya menjalankan tugas di lapangan,”ujarnya saat berbincang dengan The Jak, Minggu (19/11).

Pernyataan tersebut disampaikan sekaligus mengklarifikasi beredarnya pemberitaan terkait desakan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk mengevaluasi anggaran tersebut.

Dijelaskan Budi, bahwa FKDM merupakan lembaga plat merah yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.12 Tahun 2016 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Regulasi tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI No.2.771 Tahun 2014 tentang pengukuhan FKDM tingkat propinsi, kota dan kabupaten di DKI Jakarta.

Lebih lanjut Budi menambahkan seluruh anggota FKDM memiliki tugas intelejen yang menjadi informan ke Pemprov DKI dan Gubernur DKI. Sehingga tidak heran bila kinerja seluruh personel FKDM seakan tidak terlihat di tengah masyarakat.

“Kita kerja intelejen. Yakni menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, peristiwa dan bencana dalam upaya pencegahan,” tandasnya.

Berbagai informasi tersebut dikatakan Budi kemudian diserahkan untuk menjadi pertimbangan Gubernur DKI mengambil kebijakan terkait kewaspadaan dini masyarakat.

“Saat ini banyak pihak yang merasa terganggu kepentingannya baik langsung maupun tidak dengan kerja-kerja FKDM disemua tingkatan, terlebih beberapa waktu terakhir ini FKDM menjadi pengawal intruksi Gubernur terkait tugas monitor serta pengawasan peredaran Narkoba & prostitusi di Jakarta, perlawanan tersebut dilakukan secara sistematis,” bebernya.

Kata Budi, Gerakan terkini yang dilakukan Ketua FKDM beserta jajaran dengan mendesak penutupan Karaoke Diomond beberapa waktu lalu, dan akan dilanjutkan memberikan info berjenjang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tempat mana saja yang juga perlu pengawasan melekat, baik dari prosedur perijinan yang sudah habis operasi maupun dalam pengaturan jam operasi yang sering dilanggar.

“Jelas dalam intrusksi Gubernur, keberadaan FKDM diakui akan eksistensinya,” tegasnya. DRI

Share

Check Also

Jakarta Banjir, Kadis SDA Diujung Tanduk

thejak.co – Curah hujan dengan intensitas tinggi mulai sering mengguyur Jakarta. Musibah banjirpun menghantui seluruh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *