Selasa , 19 Desember 2017

HMI Minta Reklamasi Pulau C dan D Jadi Proyek Rumah DP 0″

Adim Rajak, Ketua Umum HMI cabang Jakarta Pusat dan  Jakarta Utara.
thejak.co – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk menghentikan megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab berdasarkan berbagai kajian yang ada, pengurukan laut di kawasan Utara Ibu Kota memang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. Selain itu, para nelayan yang menjadi penghuni turun menurun dan mencari nafkah di sana juga menjadi korban reklamasi.
“Kebijakan Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi sudah tepat dan patut didukung,” ujar Adim Rajak, Ketua Umum HMI cabang Jakarta Pusat dan  Jakarta Utara, saat diskusi publik bedah reklamasi dengan tema Analisis Pemanfaatan Pulau C dan D Untuk Kemaslahatan Warga Jakarta, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat,
Hanya saja, Adim menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun. Dua diantaranya adalah Pulau C dan Pulau D, yang memang telah berbentuk daratan. “Karena akan lebih berguna jika Pulau C dan D diperuntukan bagi masyarakat dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar, daripada dibiarkan mangkrak,” kata dia.
Terkait usulan dari sejumlah pihak agar proyek rumah DP 0 Rupiah yang digagas Anies-Sandi dibangun di atas Pulau C dan D, Adim menilai usulan itu bisa saja diakomodir. Apalagi tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat. “Azas manfaat untuk pulau reklamasi patut menjadi perhatian Anies-Sandi,” tutur dia.
Pengamat kebijakan publik Reza Hariadi, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu menjelaskan, persoalan reklamasi memang sudah seharusnya segera dituntaskan. Tidak baik membiarkan masalah ini berlarut-larut karena akan membawa dampak negatif yang luas. Mulai dari dampak kerusakan lingkungan, kepastian hukum, kepastian usaha dan bisnis investasi, serta sederet dampak lainnya.
“Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan reklamasi. Jangan hanya menerapkan kebijakan sepihak melalui Menko Kemaritiman kemudian mengabaikan kebijakan oleh pemimpin daerah,” tuturnya.
Reza menyarankan Peraturan Daerah terkait reklamasi Jakarta yang sempat terhenti segera dilanjutkan. “Tentu saja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Ibu Kota secara menyeluruh, dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja,” jelas dia. Dari pantauan, diakusi diikuti puluhan mahasiswa dan juga LSM serta masyarakat umum. (BCR)
Share

Check Also

Pemenang Pengadaan Tanah Merah Bantar Gebang Diduga Hasil ‘Main Mata’

  Thejak – Proses lelang pengadaan tanah merah untuk landfil di TPST Bantar Gebang diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *