Senin , 11 Desember 2017

Lacak Penikmat Duit E-KTP, KPK Harus Terapkan TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta

thejak.co – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mendesak lembaga antirasuah itu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto. Pintu masuknya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Abraham, hal itu penting sehingga pengembalian uang negara terkait proyek e-KTP tahun anggaran 2011, bisa maksimal.

“KPK harus lebih garang lagi dalam menghadapi kasus e-KTP ini. Artinya untuk lebih garang lagi bahwa KPK harus menerapkan UU TPPU dalam kasus Novanto.

Tujuannya pertama bahwa kerugian negara yang begitu besar itu bisa dimaksimalkan pengembaliannya,” kata Abraham di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Selain itu, kata Abraham Samad, dengan penerapan TPPU, dapat terlacak nanti pihak pihak yang menampung uang-uang korupsi e-KTP.

“Jadi yang menampung uang-uang dari hasil korupsi itu (ketahuan siapa saja),” kata Abraham.

Alasan lain perlunya TPPU, untuk memudahkan penyidik melacak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Dan ini presedennya sudah ada. Waktu jilid III kemarin kami pimpinan KPK selalu menggunakan UU TPPU agar kami dapat maksimalkan pengembalian kerugian negara yang sudah hilang. Intinya itu,” kata Abraham.

Diketahui, sebelumnya KPK juga telah memeriksa Deisti Astriani Tagor, istri Setya Novanto, terkait kasus e-KTP. Deisti ditanyai penyidik dalam kapasitas mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

Perusahaan itu dicurigai penyidik masih berkaitan dengan proyek e-KTP tahun 2011 yang telah rugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

Tidak hanya istri, dua anak Setya Novanto, Reza Herwindo dan Dwina Michaella juga pernah dipanggil KPK dalam kasus ini. Namun keduanya mangkir.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto telah memasuki babak akhir.

Pemeriksaan sudah memasuki saksi dan ahli yang meringankan. Karena itu, kata Boyamin selesai sudah pekerjaan KPK dalam menangani perkara dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Dia berharap KPK bisa segera menggelar perkara untuk menentukan perkara Setya Novanto sudah lengkap atau belum.

Jika sudah dinyatakan lengkap (P21), maka semestinya jaksa yang ditunjuk KPK langsung dapat membuat surat dakwaan.

Jika surat dakwaan sudah selesai maka berkas perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Menurut Boyamin, dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Tipikor, diharapkan pekan depan sudah dapat dimulai persidangannya.

Sehingga persidangan perkara pokok akan berpacu dengan proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d maka praperadilan gugur karena perkara pokoknya sudah mulai disidangkan.

Pihaknya mendorong dan meminta langkah ini kepada KPK dalam rangka mengantisipasi proses praperadilan yang sulit ditebak.

“Langkah ini bukan langkah licik, namun langkah cerdas yang harus diambil KPK demi kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.

Boyamin mengatakan, KPK pernah menempuh langkah yang sama dalam hadapi praperadilan mendiang Sutan Bhatoegana. Saat itu gugatannya gugur karena pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Langkah mempercepat ini tetap adil termasuk bagi Setnov karena dalam persidangan pokoknya masih diberi kesempatan membela diri dan bisa saja mendapat putusan bebas,” ucapnya. DED

Share

Check Also

Gandeng UMB, Inkado Beri Beasiswa Atlet Berprestasi

thejak.co – Sebanyak 1.500 karateka dari 34 provinsi seluruh Indonesia akan ambil bagian dalam kejuaraan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *