Senin , 18 Desember 2017

Mulai Anjlok, Elektabilitas Golkar Dilibas Partai Prabowo Subianto

Ilustrasi Partai Golkar

thejak.co – Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mengatakan, partainya menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi, terutama hasil survei yang menyebut turunnya elektabilitas.

Adapun, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, elektabilitas Partai Golkar turun ke peringkat ketiga dengan hanya mengantongi 10,9 persen. Sedangkan Partai Gerindra merebut posisi kedua dengan 13,6 persen.

Hasil tersebut, menurut Meutya, menjadikan Partai Golkar lebih berhati-hati dalam menentukan langkah seiring dengan dinamika internal yang sedang terjadi di partai.

“Karena Golkar memperhatikan suara rakyat, bagaimana elektabilitas kami, juga jadi evaluasi. Justru dengan evaluasi Golkar turun itu menjadi pegangan untuk prinsip kehati-hatian,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dorongan agar Partai Golkar melakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) telah disuarakan sejumlah pihak di internal partai.

Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai Munaslub perlu dilakukan untuk memilih kepemimpinan baru, apa pun hasil praperadilan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Hal senada disuarakan secara lantang oleh sejumlah pimpinan DPD provinsi. Namun begitu, Meutya menilai Munaslub yang digelar terlalu cepat belum tentu tak membawa dampak negatif bagi partai.

Ia mengkhawatirkan perpecahan justru terjadi jika Munaslub digelar sebelum partai dalam kondisi siap.

Tapi, di sisi lain opini publik terkait citra partai, kata Meutya, juga menjadi pertimbangan. “(Publik) mem-bully Golkar itu juga menjadi pertimbangan kami,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut.

Meutya menyebut, partainya akan mencari waktu yang tepat untuk menentukan langkah yang akan diambil. “Suasana kebatinan DPP termasuk ketua umum itu jadi pertimbangan kami,” kata Meutya.

Ia menambahkan bahwa saat ini Partai Golkar masih patuh pada rapat pleno 21 November 2017. Pleno menetapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Sedangkan terkait posisi Setya Novanto baik di Golkar maupun di DPR menunggu hasil praperadilan.

Adapun saat ini Setya Novanto berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah praperadilan diskusi itu terbuka kembali apakah akan ada Munaslub, ataukah ada pengembalian posisi jika Pak Novanto menang, itu masih terus menjadi diskusi,” ujar Meutya. DED

Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *