Rabu , 15 November 2017

Ombudsman Ingin Idris Dipanggil Paksa Polisi?

Walikota Depok Muhamad Idris (kiri) saat meninjau saluran air.

thejak.co – Pihak Ombudsman RI ke Polda Metro Jaya menindaklanjuti kasus-kasus yang belum terselesaikan seraya meminta kepolisian melakukan pemanggilan paksa kepada pejabat yang mangkir panggilan pihaknya.

“Sebagai lembaga negara yang diatur dalam UU, kami punya hak untuk memanggil paksa pejabat di kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah di wilayah kewenangan Polda Metro Jaya,” ujar Komesioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam siaran pers Ombudsman, Senin (13/11).

Lanjut dia, setiap kejahatan tidak akan terjadi jika tak ada penyimpangan sebelumnya. “Penyimpangan ini membutuhkan pelaku lain, bukan dari kalangan kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah saja,” jelas Adrianus.

Ombudsman sendiri, kata Adrianus, hanya fokus pada oknum di kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah.” Yang diduga melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Diuraikannya lagi bahwa jika penyimpangan tersebut terjadi kejahatan, lanjut dia, maka Ombudsman akan menyerahkannya ke pihak berwajib dalam hal ini meminta kepolisian untuk membantu memanggil paksa jika ada batas waktu penolakan.

“Tugas dari Ombudsman yang memantau hingga terjadinya penyimpangan menuju terjadinya tindak kejahatan dan menyerahkan proses hukumnya ke pihak kepolisian,” papar pakar kriminolog itu.

Ombudsman sendiri merupakan ‘wasit’ pelayanan publik di Indonesia, jika ada indikasi penyimpangan di kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah, yang bandel bisa ‘disemprit’ dan tindakan terakhir dengan pemanggilan paksa dengan meminta bantuan aparat kepolisian, seperti diatur dalam kewenangan yang dimiliki Ombudsman.

Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diduga mengabaikan pemanggilan pihak Ombudsman.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris diduga terseret kasus penyerobotan sudah dan mendapat tiga kali surat panggilan dari Ombudsman, namun tak pernah datang alias mangkir. Pemanggilan Wali Kota Depok terkait kasus tanah yang diduga merugikan masyarakat.

Menyikapi hal ini pengiat anti korupsi Kota Depok, Kasno menuturkan bahwa ada yang  aneh dalam pemanggilan paksa yang dilayangkan Ombudsman RI.

“Klo saya pikir itu hak Ombudsman, tapi itu kasus tanah 1,9 meter dan Adrianus bilang itu bilang 200 meter, klo itu yang dilakukan Ombudsman itu pembohongan publik, saya tuntut karena melakukan pembohongan publik”.

“Kami sudah mengirikan surat ke Ombudsman tapi itu tidak jawab, kami punya hak untuk mendapatkan pernyataan yang salah, sebab ada yang keliru dari pernyataan Adrianus soal ukuran. dia pejabat publik dan pejabat negara. Kecuali dia orang biasa.

Maka menurut saya ini sebenarnya ada apa? Jadi ada apa sih dengan pak adrianus yang tinggal di Depok, klo ada masalah yang diselesaikan dengan jantan.

Coba panggil paksa pak Walikota Depok maka saya juga akan meminta polisi minta panggil paksa dirinya. Tidak ada urusan dengan walikota. Kok pake lembaga negara buat urusan sepele,” tegasnya. MUL

Share

Check Also

PAN Jawa Barat Legowo Kursi Cawagub Buat PKS atau Gerindra

thejak.co – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pihaknya mendukung Deddy Mizwar (Demiz) tanpa syarat dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *