Senin , 18 Desember 2017

Satu Persatu Kebijakan Ahok Mulai Dipreteli

thejak.co – Satu persatu kebijakan mantan Gubernur DKI Basuki Thajaya Purnama alias Ahok mulai dipreteli. Yang paling anyar adalah dibukanya kembali kawasan Monas bagi acara-acara keagamaan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penggunaan area Monas untuk beragam kegiatan dengan acara Tausiah Kebangsaan yang akan dilaksanakan, Minggu (26/11) mendatang.

Pada era gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pelarangan kegiatan di Monas menggunakan beberapa peraturan seperti Keppres No 25 tahun 1995, SK Gubernur DKI Jakarta No 150 tahun 1994 yang diperluas pada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2014.

Apakah peraturan tersebut akan dicabut?

“Tidak ada (revisi) cuma penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lainnya. Sekarang ditambahkan boleh acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan. Penambahan poin saja,” ucap Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Anies mengatakan, peraturan ini akan dikeluarkan oleh biro hukum. Anies berharap acara itu menandai dibukanya kembali Monas untuk kegiatan-kegiatan yang lebih lengkap.

“Hari Minggu adalah hari di mana pemprov DKI akan merayakan Hari Pahlawan mulai dari pagi hingga malam.

Nanti juga ada marching band dan Ini akan menjadikan Monas salah satu tempat di mana warga merasakan kebersamaan di tempat yang luas dan lapang,” ucap Anies.

“Kita mengundang semua warga DKI Jakarta untuk hadir, sekaligus ini menandakan dibukanya kembali Monas untuk kegiatan-kegiatan yang lengkap,” ujar dia.

Seperti diketahui, dalam masa kampanye Pilgub DKI, Anies memang menjanjikan mengembalikan suasana keberagamaan di Ibu Kota.

Salah satunya dengan membolehkan warga DKI untuk melakukan kegiatan takbir keliling. Selain itu, kegiatan keagamaan lain juga digalakkan. Anies ingin Monas dibuka lagi untuk kegiatan yang menghadirkan suasana keagamaan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin membuka kawasan Monumen Nasional untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

“Kalau niatnya betul-betul untuk agama, saya dukung. Tapi kalau ada background-nya, target politik, kepentingan sesaat, jangka pendek, saya tentang. Agama jangan dijadikan alat politik,” ujar Said Aqil di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Said menambahkan, jika niat Anies benar-benar untuk meningkatkan ketakwaan umat beragama, jangankan di Monas, di tempat publik lainnya pun juga harus dibuka untuk kegiatan tersebut.

Apalagi, jika kegiatan agama yang dimaksudkan bukan hanya untuk ibadah agama Islam, melainkan juga untuk kegiatan ibadah agama lainnya. Said akan mendukung penuh.

“Tapi kalau betul-betul untuk agama, mau di Monas, mau di Senayan, mau di mana saja. Mau itu Maulid Nabi, doa bersama, acara agama-agama yang lain, itu bagus sekali,” ujar Said.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi kajian Setara Institute mengenai isu promosi dan praktik toleransi. Dalam kajian itu Setara Institute merilis fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi paling rendah.

Namun, dia menilai data-data Setara Institute bukan data terbaru karena diambil setelah pilkada baru selesai.

“Kalau Setara Institute itu pas 2016-2017 pas mendekati pilkada yang memang kita liat sebagai dampak sebuah kontestasi yang mungkin sempat sangat tinggi,” ujar Sandiaga di Kecamatan Sawah Besar, Sabtu (18/11).

Sandiaga mengatakan, dia memiliki data yang lebih terkini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai data indeks toleransi yang dihimpun pada waktu tiga minggu terakhir. Hasilnya indeks toleransi masyarakat Jakarta sudah lebih baik.

“Setelah pilgub, kami kemarin baru mendapat data, sudah sangat kondusif di lapangan. Data terkini saya, malah warga sudah banyak sekali yang move on dari pilkada dan sikap toleransinya lebih baik,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Setara Institute merilis hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi. Dari serangkaian kajian tersebut ditemukan fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017.

“Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah),” ujarnya.

Bonar mengatakan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai. JJ/DRI

Share

Check Also

Jakarta Banjir, Kadis SDA Diujung Tanduk

thejak.co – Curah hujan dengan intensitas tinggi mulai sering mengguyur Jakarta. Musibah banjirpun menghantui seluruh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *