Senin , 11 Desember 2017

Setya Novanto Jabat Ketum Golkar Hingga Desember?

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

thejak.co – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, berharap penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar segera dilaksanakan agar dapat lebih cepat berkonsolidasi dan mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Saya kira lebih cepat lebih baik. Saya berharap mungkin bisa digelar paling lambat pertengahan Desember ini,” ujar Mekeng di Jakarta.

Mekeng mengingatkan pendaftaran calon kepala daerah sudah akan dilaksanakan awal tahun mendatang. Jika Munaslub lambat dilaksanakan maka Golkar terancam tidak ikut Pilkada.

“Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pemilihan presiden 2019 juga sudah sangat singkat. Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif karena penandatanganan nama yang diusulkan bukan oleh pelaksana tugas, tapi oleh seorang ketua umum,” tuturnya.

Sebab itu, Mekeng meminta para elite, pimpinan DPD Tingkat I dan II Golkar realistis melihat kondisi yang ada.

“Putusan rapat pleno DPP PG pada 21 November lalu bahwa putusan Munaslub menunggu praperadilan kasus Novanto, tentu dihormati.

Karena itu, kalau praperadilan ditolak, DPP segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub,” kata pria yang juga menjabat Ketua Komisi XI DPR tersebut.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan partainya harus berbenah. Bukan hanya menyelenggarakan Munaslub saja.

Pembenahan internal harus segera dilakukan, lanjutnya, karena publik memang menghendaki eksistensi Golkar. “Publik lagi kangen sama Golkar,” kata Dedi di Jakarta.

Dedi mengusulkan sebaiknya Munaslub digelar awal Desember. Sebab, pertengahan Desember sudah harus dilakukan sosialisasi dan konsolidasi ke daerah dalam menghadapi agenda politik seperti pilkada serentak 2018.

“Januari kan sudah masuk tahap pendaftaran pilkada serentak 171 daerah se-Indonesia,” ujarnya.

Dedi mengatakan Munaslub tidak perlu menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. “Tidak usah menunggu,” tegasnya.

Dedi mengatakan forum Munaslub adalah untuk merehabilitasi, mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada publik apa yang terjadi.

“Forum Munaslub bukan forum pembunuhan, tapi forum untuk merumuskan kebijakan partai dan evaluasi partai,” tegas bupati Purwakarta ini.

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menuturkan, DPR perlu bergerak cepat untuk membersihkan diri dari citra antipemberantasan korupsi. Pasalnya, citra tersebut sudah sangat melekat di tubuh parlemen.

Apalagi, lanjut dia, sekarang Ketua DPR Setya Novato terjerat kasus mega korupsi proyek e-KTP. “Kasus ini membuat citra DPR makin terpuruk,” kata Adi di Jakarta.

Mengenai cara membenahinya, Adi menilai hanya bisa dilakukan dengan pergantian pimpinan. Pergantian Setya Novanto bisa melalui revisi Undang-Undang MD3.

“Sekarang sedang masuk Prolegnas 2018. Jadi UU MD3 harus dikebut pembahasannya,” kata Adi.

Tidak hanya DPR, Partai Golkar juga kini tersandera dengan kasus Novanto. Situasi saat ini, setidaknya akan berdampak pada citra Partai Golkar yang tengah bersiap menghadapi Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019 nanti.

Karena itu, penting bagi Partai Golkar untuk melakukan pergantian ketua umum. Tentu saja, Golkar harus tepat menentukan pilihan calon ketua umum yang baru.

Karena nama Setya Novanto saat ini erat dengan korupsi, maka Adi menilai, penting untuk memilih calon ketua umum yang memiliki track record bersih. DED

Share

Check Also

Gandeng UMB, Inkado Beri Beasiswa Atlet Berprestasi

thejak.co – Sebanyak 1.500 karateka dari 34 provinsi seluruh Indonesia akan ambil bagian dalam kejuaraan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *