Senin , 11 Desember 2017

Silpa Selangit, Neneng Malah Ajukan RAPBD 2018 Rp 5,7 Triliun

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kiri) saat dilantik oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

thejak.co – Pemkab Bekasi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 Rp 5,7 Triliun.

Hal ini membuat kaget para anggota dewan yang menilai pada saat ini Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2017 diprediksi akan meningkat dibanding tahun lalu.

Artinya, pemerintah hanya bisa meminta anggaran tetapi pelaksanaanya di lapangan tidak terjadi dengan berbagai alasan .

Pada Agustus 2017 lalu salah seorang Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi H. Daris memprediksi bahwa Silpa bisa tembus pada angka Rp 1,5 triliun.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taih Minarno menyoroti masalah yang sama, oleh karenanya menurut Taih, pengajuan anggaran tahun 2018 harus disertai dengan rencana yang matang. Soalnya, berkaca pada tahun sebelumnya, besarnya anggaran tidak sesuai dengan serapan yang maksimal.

“Setiap tahun itu sisa lebih penggunaan anggaran selalu besar. Kalau sisanya itu karena efisiensi tidak masalah, itu bagus, tapi di Bekasi itu banyak sisa karena anggaran justru tidak digunakan. Maka tahun 2018 dalam pembahasannya harus detail dan matang.

Kecuali Kota Bandung dan Bogor, daerah lain itu kesulitan anggaran, sedangkan kita Kabupaten Bekasi punya anggaran tapi banyak tidak digunakan. Jangan sampai terjadi lagi,” ucap wakil rakyat yang juga Anggota Badan Anggaran itu.

Wakil Bupati Eka Supria Atmaja pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, kemarin menjelaskan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD 2018 resmi dibahas bersama dua Raperda lainnya, yakni tentang serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tentang pencabutan Perda 11 tahun 2013 tentang Izin Gangguan.

Berdasarkan nota yang disampaikan Eka, pengajuan APBD 2018 itu dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2,7 triliun dan belanja langsung Rp 2,9 triliun.

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai Rp 2 triliun lebih, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada desa sebesar Rp 173,1 miliar serta belanja bantuan keuangan Rp 487,4 miliar.

“Belanja bantuan keuangan itu dialokaskan untuk dana desa, bantuan operasional sekolah menengah atas, bantuan pemilihan kepala desa dan bantuan parpol,” kata Eka.

Selain itu, dialokasikan juga anggaran sebesar Rp 70,9 miliar sebagai dana hibah untuk badan dan lembaga yang telah berbadan hukum serta dana tidak terduga sebesar Rp 5 miliar.

“Dana tidak terduga ini sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi, seperti untuk kebutuhan tanggap darurat, darurat bencana dan bencana sosial,” lanjut Eka.

Sementara itu terkait belanja langsung, Eka tidak merinci pengakolakasiannya. Meski begitu, mantan Ketua DPRD itu mengklaim belanja langsung telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 serta program nasional dan provinsi.

“Belanja langsung akan dialokasikan untuk perangkat daerah yang telah disinkronisasikan dengan program nasional dan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Belanja langsung juga telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran sementara,” ucapnya. CUP/BUD

Share

Check Also

Korban Penggusuran Bangun Tenda di Puspemkot Tangerang

thejak.co – Didampingi Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, ratusan warga korban penggusuran di Kelurahan Panunggangan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *