Kamis , 16 November 2017

Tersangkakan Setnov, KPK Balas Dendam?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

thejak.co – Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi, mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mentersangkakan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Pasalnya, status tersangka Setya Novanto diumumkan KPK setelah dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dua pimpinan lembaga antirasuah itu.

Taufiq menilai, dapat dipersepsikan bahwa sikap KPK kembali mentersangkakan Setya Novanto merupakan aksi balas dendam. Padahal, sikap balas dendam tersebut tidak boleh dikedepankan dalam proses penegakan hukum.

“Nah, itu saya ingin mengatakan itu perlakuan diduga secara personal. Dia tidak lagi merepresentasikan sebuah lembaga penegakan hukum yang tepat.

Dia sudah memperlakukan dan menempatkan dirinya serta memperlakukan orang lain secara personal, jadi kalau dia tidak senang maka akan memproses,” papar Taufiqulhadi.

Menurut politisi Partai NasDem itu, sangat berbahaya jika komisioner KPK mengedepankan kepentingan personal dalam penegakan hukum.

Sikap tidak senang itu merupakan perilaku sentimen apabila memiliki panda?ngan yang tidak sesuai dengan kehendaknya.

“Jadi sikap yang dikedepankan sentimen yakni senang atau tidak senang. Itu menurut saya sangat berbahaya,” tegas dia.

Hal lain yang perlu disoroti atas penetapan kembali Setya Novanto menjadi tersangka korupsi KTP elektronik adalah KPK tidak menghormati putusan PN Jakarta Selatan.

Karena lanjut dia, putusan praperadilan itu sudah jelas meminta KPK menghentikan segala proses penyidikan terhadap Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik.

Apalagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak gugatan KPK dan menyebut Setya Novanto tidak terlibat persoalan kasus KTP? elektronik.

“Dia (KPK) melawan pengadilan dan dia tidak mengindahkan. Dan seperti itulah sikap daripada KPK yang selalu menganggap lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia tidak ada,” tuturnya.

Setya Novanto dalam status yang disandangnya kini telah menjadi korban dan terdzolimi oleh Komisioner KPK yang diduga gunakan kekuasaan sebagai alat untuk balas dendam.

Taufiq menilai, KPK, dengan tidak menghormati lembaga lain seolah membuat negara di dalam negara. Jelas menurut Taufiq sikap KPK tidak menghormati lembaga lain sangat berbahaya.

“Suatu ketika dia (KPK) akan menghancurkan lembaga-lembaga lain dengan sikapnya yang seperti itu,” tandas dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Konstitusi DPP PROJO Silas Dutu turut menyoroti soal Ketua DPR Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Seusai mengumumkan status tersangka Setya Novanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengakhiri dengan pernyataan meminta dukungan masyarakat kepada KPK dalam pengusutan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 trilliun.

“Permintaan dukungan dari masyarakat tersebut mengindikasikan makin masif dan intensnya tindakan teror, intimidasi dan perlawanan yang dihadapi KPK dalam pengusutan kasus e-KTP,” ujar Silas Dutu.

Merespon permintaan dukungan Komisioner KPK tersebut, Silas Dutu menjelaskan  bahwa suara hati nurani PROJO adalah suara hati nurani rakyat di mana kesadaran kolektif PROJO adalah kesadaran untuk mencegah dan melawan tindakan-tindakan koruptif untuk mengubah nasib rakyat Indonesia menjadi lebih baik. DED

Share

Check Also

Status Setnov Tersangka Kembali Dituding Pesanan

thejak.co – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengaku menerima info janggal di balik keputusan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *