Senin , 18 Juni 2018

Disorot DPRD, Kepala Dinas Perindustrian Wajar Diganti

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

thejak.co – Sinyal perombakan pejabat Pemprov DKI pada awal tahun 2018 kian menguat. Pasalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengizinkan Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan pergantian kepala dinas meski belum 6 bulan menjabat.

Bahkan, Mendagri meminta Anies untuk tidak segan mengusulkan pergantian kepala SKPD yang tidak mendukung program dan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur DKI.

“Saya sampaikan kepada semua jajaran SKPD, hukumnya wajib untuk mengamankan dan mengawal program yang direncanakan Pak Gubernur dan Pak Wagub.

Jadi Pak Gubernur, kalau ada usulan-usulan pergantian, langsung saja buat surat ke saya,” ujar Tjahjo saat membuka Musrenbang RPJMD 2017-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12).

Dikatakan, selama ini Anies memang belum bisa melakukan perombakan SKPD karena belum 6 bulan menjabat sebagai gubernur. Sehingga Anies harus meminta izin kepada Kemendagri terlebih dahulu jika melakukan perombakan pejabat.

Karenanya, mulai saat ini semua SKPD harus membantu menyukseskan program-program Anies-Sandi. Terhadap SKPD yang tidak sejalan wajar dilakukan pergantian terhadap pimpinannya.

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan Anies-Sandi untuk selalu bekerja sama dengan DPRD DKI. Semua keputusan Anies harus dibicarakan dengan DPRD DKI Jakarta.

“Saya kira kunci suksesnya Pak Gubernur dan Pak Wagub, harus rapi harus sering beradu gagasan dan konsep dengan DPRD, itu yang penting,” ujar Tjahjo.

Seperti diketahui, sejak Anies-Sandi memimpin DKI, sejumlah kepala SKDP diminta DPRD untuk diganti. Salah satu yang selama ini menjadi sorotan tajam Dewan di Kebon Sirih yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (Dinas PE) DKI Jakarta Yuli Hartono.

DPRD menilai Yuli Hartono wajar diganti karena SKPD yang dimpimpinnya tersandung skandal dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Muhamad Taufik mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut skandal korupsi di Dinas PE. Bahkan, kata dia, tim pansus juga dimungkinkan mengusut proyek PJU lainnya yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

“Saya iya (dukung bentuk pansus). Supaya proyek PJU lainnya diusut tuntas,” kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerinda DKI Jakarta ini kepada TheJak, Senin (18/12).

Selain Taufik, pimpinan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mendukung usulan pembentukan Pansus tersebut. Ia mengungkapkan kalau proyek PJU salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016.

“NasDem mendukung. Bisa saja, kalau ada usulan pembentukan Pansus,” kata Bestari.

Sementara, Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, mengaku sudah pernah mengusulkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies-Sandi agar pejabat Dinas PE dievaluasi.

Pasalnya, kata Guntur, selama ini sejumlah proyek yang digarap Dinas PE menyebabkan Pemprov DKI mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK

“Proyek PJU selama ini biang penyakit di Pemprov DKI dan selalu menjadi temuan BPK,” kata Guntur. RBN

Share

Check Also

Urus Rumah DP 0 Persen, Anies Lantik Mantan Pejabat Kementerian PUPR

thejak.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk unit kerja baru khusus mengurusi program hunian down ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *