Selasa , 19 Juni 2018

Rangkap Jabatan, Airlangga Disebut Tak Langgar Aturan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

thejak.co – Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, menilai tidak masalah seandainya Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai menteri perindustrian sekaligus ketua umum Partai Golkar.

Sebab, menurut Ardian, tidak ada aturan apa pun yang dilanggar Airlangga jika merangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik. “Secara legal formal tidak ada aturan yang melarang untuk rangkap jabatan,” ujar Ardian.

Terkait komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah melarang menterinya untuk rangkap jabatan di parpol, kata Ardian, hal tersebut juga tidak pernah diterjemahkan ke dalam aturan tertulis.

Oleh karena itu, komitmen tersebut bisa saja berubah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. “Prinsipnya kalau pemerintahan sudah stabil, untuk apa dilakukan pergantian menteri lagi,” ucapnya.

Ardian menilai, Airlangga tetap bisa fokus pada jabatannya sebagai menteri perindustrian meski menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebab, kekuatan Partai Golkar juga ada pada sistem di seluruh jajaran pengurusnya.

Tugas harian partai yang tidak terlalu penting bisa diserahkan ke sekjen, ketua harian atau pun jajaran di bawahnya. “Kalau (Airlangga) merasa mampu ya silakan.

Toh sebenarnya dengan rangkap jabatan bisa saling menguatkan. Di satu sisi dia Ketum Golkar, di satu sisi menteri perindustrian. Tidak ada yang bertolak belakang,” ujar Ardian.

Ardian mengatakan, jabatan ketum parpol dan menteri sama-sama merupakan jabatan politis. Oleh karena itu, kedua jabatan ini bisa melengkapi satu sama lain.

“Misalnya dia berhasil jadi menteri perindustrian programnya pro rakyat dan sebagainya. Orang juga bakal mengenal dia sebagai Ketum Golkar,” ujarnya.

Airlangga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar setelah terpilih dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12) lalu. Airlangga lalu dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Rabu (20/12) pagi.

Sejauh ini, belum ada pernyataan Airlangga akan mundur dari jabatannya sebagai menteri perindustrian. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sementara, Presiden Jokowi juga belum menyatakan akan mencopot Airlangga.

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto mengusulkan agar Presiden Jokowi menerbitkan instruksi tertulis terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri Kabinet Kerja.

Hal itu menurutnya penting agar tak terjadi kegaduhan politik soal rangkap jabatan, terutama jelang Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Arif mengusulkan instruksi tertulis tersebut bisa berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). “Mungkin kalau itu (larangan rangkap jabatan) tidak sekadar lisan akan lebih kuat. Dalam bentuk Inpres misalnya,” ujar Arif di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Secara hukum, rangkap jabatan memang tidak menjadi masalah. Namun secara politik, jika dua atau lebih jabatan dijabat oleh orang yang sama maka akan mempersempit peluang distribusi kekuasaan.

Kebiasaan ketua parpol tak memegang jabatan publik sudah dilakukan beberapa partai. Misalnya Partai Gerindra dan Partai NasDem. Arif menambahkan, hal itu menunjukkan bahwa pembatasan tersebut bukan hal yang tak mungkin menjadi tradisi politik di Indonesia.

Terlebih Jokowi juga tak memiliki jabatan di partainya, PDI Perjuangan. “Itu bisa dibangun ada separasi yang tegas antara wilayah publik dimana seseorang menjadi pejabat di dalamnya dan wilayah yang lebih partikular dimana kepentingan partai menjadi yang utama. Itu harus dimulai,” tutur Arif. DED

Share

Check Also

Diduga Terlibat Korupsi, Ganjar Pranowo Dinilai Cederai Jawa Tengah

thejak.co – Sejak tahun 2000 hingga 2018,  provinsi Jawa Tengah tercatat kurang lebih ada 21 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *