Jumat , 17 Agustus 2018

Tidak Lolos Administrasi, 7 Parpol ‘TMS’ Bisa Menggugat ke Bawaslu

Ilustrasi partai politik

thejak.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan verifikasi berkas perbaikan syarat administrasi sembilan partai politik hasil putusan Bawaslu. Hasilnya, dua partai dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara tujuh lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

Tujuh yang TMS adalah Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Parsindo, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Dengan demikian, tujuh partai tersebut tidak lanjut ke tahap verifikasi faktual. “Dua parpol yang lanjut ke verifikasi faktual adalah PBB dan PKPI,” kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Jakarta.

Hasyim menuturkan bahwa tujuh partai yang TMS disebabkan gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. “Kekurangan masing-masing partai beragam,” ujarnya.

Seperti ada yang jumlah anggota di level kabupaten/kota tidak lengkap. Ada pula yang berkas di tingkat pusat tidak dipenuhi. “Jadi, pasti kombinasi di antara dua itu,” kata Hasyim.

Untuk PKPI dan PBB akan diverifikasi faktual karena keduanya merupakan peserta Pemilu 2014. “Proses verifikasi hanya dilakukan di daerah otonomi baru (DOB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tandas Hasyim.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuka kesempatan kepada tujuh partai tersebut untuk mengajukan gugatan Pemilu atas hasil verifikasi administrasinya.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kesempatan kepada partai yang tidak lolos untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu,” tutur anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di kantor KPU RI, Jakarta.

Gugatan Pemilu bisa diajukan sejak keputusan KPU terhadap tujuh partai tersebut ditetapkan atau tiga hari pasca surat keputusan (SK) hasil verifikasi penelitian administrasi diserahkan.

“Kalau 24 Desember, tiga hari kerja ya 26 Desember, tapi itu kan hari libur, berarti 29 Desember. Tujuh partai itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sampai tanggal 29 Desember,” kata Fritz.

Nantinya, Bawaslu RI akan melakukan mediasi atas setiap permohonan sengketa yang diajukan oleh partai. “Akan kita coba mediasi terlebih dulu, harus ada proses mediasi, apakah ada dokumen salah, atau ada salah pembacaan oleh KPU terhadap dokumen yang disampaikan,” kata dia.

Seusai permohonan diterima, partai punya waktu tiga hari kerja untuk melengkapi dokumennya. Bawaslu RI juga punya waktu 12 hari kalender untuk memproses permohonan sengketa Pemilu tersebut.

“Mereka punya waktu untuk melengkapi berkas pendaftarannya dokumen yang kurang sampai tanggal 2 Januari. Usai itu argo 12 hari kita berjalan. Jadi mulai tanggal 2 Januari tambah 12 hari, hari kalender bukan hari kerja,” kata Fritz. DED

Share

Check Also

Kejati DKI Dalami Kasus Dugaan Kolusi Rehab Sekolah Rp 400 M

thejak.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, saat ini, membenarkan sedang melakukan pendalaman kasus ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *