Senin , 18 Juni 2018

KPK Didesak Selidiki Dugaan Korupsi di Pemkot Depok Senilai Ratusan Miliar

Balaikota Pemkot Depok.

 

THEJAK –  Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) mengungkapkan temuan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Nilainya sangat fantastik, mencapai ratusan miliar rupiah.

Ketua Markas Cabang KPMP Kota Depok Bam Bastari SH mengatakan, kecurigaan telah terjadinya korupsi di Pemkot Depok berawal dari hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan uang negara.

“Hasil audit BPK status yang diberikan kepada Pemkot Depok adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Bastari, Minggu (31/12).

Mengetahui itu, KPMP melakukan investigasi. Hasilnya, ditemukan indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Dibeberkannya, diduga ada 5 kasus korupsi yang terjadi di Depok dari tahun 2009 sampai 2016 yang jika diakumulasi nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

“Pertama, pembangunan di Dinas Badan Lembaga Kantor (Dibaleka) yang nilainya mencapai Rp 24,9 miliar. Dugaan korupsi lainnya yaitu proyek kerjasama pembangunan terminal Margonda senilai Rp 3 miliar dan mark up lahan seluas 600 m2,” tuturnya.

Lanjut Bastari, diduga tindak pidana korupsi juga terjadi pada proyek pengadaan lahan tol Jicago Seksi I sebesar Rp 39 miliar, dan bagi hasil pajak provinsi tahun 2013/2014 senilai Rp 45 miliar, serta deposito jangka panjang tahun 2009 sampai 2016 yang menyebabkan raibnya uang negara sebesar Rp 15 miliar.

Anehnya, Bastari mempertanyakan sikap KPK yang tidak pro aktif terhadap dugaan praktik korupsi ini. “Seharusnya, KPK menyelidiki daerah-daerah yang mendapat status WDP. Yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja diselidiki, kenapa yang WDP seperti Depok tidak diselidiki,” tukas Bastari.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum KPMP Ki Kusumo menegaskan pihaknya tetap concern terhadap pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. “Kami tidak akan berkompromi dengan pelaku-pelaku korupsi,” tegas Ki Kusumo.

Diakuinya, untuk memberantas korupsi, KPK tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung dan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengingatkan kepada KPK untuk tidak tebang pilih dan bersungguh-sungguh dalam memberantas kasus-kasus korupsi dari atas sampai bawah.

“Dengan menyiapkan tim solid yang juga bersih. Ibarat sapu, jika sapunya kotor, lantainya semakin kotor tidak mungkin bisa bersih. KPK memiliki tugas mengemban amanat rakyat dalam pemberantasan korupsi,” tukasnya.

Dugaan praktik korupsi di Pemkot Depok, kata Ki Kusumo lagi, membuktikan bahwa kejahatan luar biasa ini masih menjadi budaya di Indonesia, khususnya di kalangan aparatur negara.

HEN 

Share

Check Also

Oknum Guru SD di Kota Depok Jadi Predator Seks Anak

Thejak.co.id- Sungguh bejat kelakuan  WA, oknum guru di SDN Negeri Tugu 10 Kota Depok. Dia diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *