Kamis , 7 Desember 2017

DPRD Depok Minta Pengawasan Sekolah Lebih Diperketat

Anggota DPRD Kota Depok, Qonita (tengah).

thejak.co – Komisi D DPRD Kota Depok mengharapkan penghapusan UPT Pendidikan yang menyesuaikan Kemendagri Nomor 12 tahun 2017, perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik.

Seperti yang disampaikan  Qonita Luthfiyah. Dari kebijakan tersebut pasti ada dampak positif dan negatifnya.

“Positifnya mungkin mereka (pemerintah) ingin merampingkan struktur pemerintahan,” kata Qonita kepada thejak usai reses di Kampung Lio RT03/08 kelurahan Bojong Pondok Terong,  Cipayung, Selasa (5/12).

Ketika berbicara merampingkan struktur pemerintahan, sambung Qonita, pasti ada efisiensi anggaran yang bisa disaving serta dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Sedangkan negatifnya, lanjut Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok ini, karena tidak adanya perwakilan atau kepanjangtangan di tiap kecamatan, dikhawatirkan sekolah-sekolah kurang terkontrol.

“Jadi harus benar-benar turun nih pemerintah ya. Harus bekerja ekstra turun ke bawah,” terangnya.

Qonita menjelaskan, ketika masih ada UPT Pendidikan seperti saat ini,  menjadi domain UPT dan Disdik tinggal menerima laporannya.

“Kalau dulu kan cukup UPT  yang sampai, meninjau ke kelurahan dan kecamatan. Kalau dihapus ya konsekuensinya  harus ekstra pemerintah tingkat kotanya,” paparnya.

Ia menambahkan, konsekuensi dari dinas terkait yang harus membuat sistem ke bawah, mulai dari pengawasan dan evaluasinya.

“Harus ada begitu, undang-undang itu di realisasi  tanpa ada penambahan sistem atau evaluasi sistem dari dinas, tupoksinya seperti sekarang ya akan lalai semua. Makanya harus dibarengi dan ditambah lagi sistem pengawasannya,” ucap Qonita. HEN

Share

Check Also

Pepen Terang-terangan Pilih Sutriyono

thejak.co – Petahana Pilkada Kota Bekasi, Rahmat Effendi sudah secara terang-terangan menyatakan pendampingnya di Pilkada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *