Sabtu , 21 April 2018

DPRD Minta PNS Pemberi Izin Tower BTS Dipecat

Salah satu tiang tower ilegal disegel Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

thejak.co – Lolosnya ribuan tower yang berdiri di lahan Pemprov DKI tanpa membayar sewa membuat geram DPRD DKI Jakarta. Muncul curiga, ada oknum PNS DKI di balik tower BTS ilegal itu.

Karena itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mendalami keberadaan ribuan tower microcell liar tersebut. Tim ini terdiri dari instansi terkait seperti Satpol PP, Komisi A DPRD, BPAD, PTSP, Walikota, dan PLN.

“Saya minta dibuat tim khusus semacam satgas terpadu. Tujuannya untuk menindak tower microcell ilegal dan tower-tower sejenis yang juga liar.

Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Riano di sela rapat Komisi A DPRD DKI bersama Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Menurut dia, tim ini akan membuat terang permasalahan berdirinya ribuan tower microcell liar. Dengan tim ini, katanya, sekaligus untuk menyelamatkan potensi pendapatan dari sewa lahan tower ke Pemda sebagaimana mestinya.

Riano mengaku bingung selama bertahun-tahun Pemprov DKI kecolongan. Ribuan tower tersebut selama ini berdiri tanpa memiliki perjanjian sewa menyewa atau perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemprov DKI, sehingga menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menguap.

“Atau, bisa jadi ini ada main mata antara ?pemilik tower microcell dengan oknum-oknum PNS di Pemda DKI, bisa BPTSP, Dinas Ciptakarya Tata Ruang dan Pertanahan, atau BPAD. Tentunya yang terkait urusan ini,” ungkap politisi PPP itu.

Tak menutup kemungkinan ada permainan yang menggurita di lingkaran dunia perizinan di lingkungan Pemda DKI dengan pengusaha nakal yang enggan membayar pajak.

“Sekarang siapa yang harus bertanggungjawab atas menguapnya uang negara dari lolosnya tower bodong ini? Makanya, ini akan kita telusuri. Harus ada sanksi tegas, kalau perlu pecat PNS yang terlibat,” tegas Riano.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD DKI Jakarta, Yuwendri membenarkan, bahwa semua tower microsell di atas lahan Pemda itu tidak pernah membayar sewa.

Menurut Yuwendri, beberapa tower itu hanya memiliki izin bangunan saja. Namun pemilik tower microsell, salah satu diantaranya, PT Bali Tower tidak pernah membayar sewa lahan ke Pemda DKI.

Yuwendri juga mengaku tidak mengetahui pasti sejak kapan tower microsell itu mulai berdiri di DKI Jakarta. Namun, dia memastikan pemilik tower tidak pernah membayar sewa ke Pemda.

“Jumlah sementara tower-tower yang ada di Jakarta sekitar 1.129 unit. Estimasinya, satu tower itu bayar sewa ke Pemda DKI sekitar 35 juta per tahun. Tapi selama ini mereka tidak pernah bayar,” ungkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik mengendus aroma korupsi di balik lolosnya pembangun tower di lahan Pemprov DKI. Dia mengungkapkan pola yang diduga koruptif adalah adanya keharusan rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) ketika hendak mendirikan izin tower provider.

Dasar rekomendasi adalah perjanjian sewa menyewa yang seharusnya sudah dibuat lebih dulu sebelum mengirim surat rekomendasi ke DPMPTSP.

“Gimana coba rekomendasi keluar tapi perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa menyewanya tak ada,” kata Taufik.

BPKAD saat ini sudah dipecah menjadi dua bagian, yaitu Badan Pengelola Aset Pemda (BPAD) DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan Pemda (BPKD) DKI Jakarta Taufik meminta setiap PNS yang diduga terlibat harus dicecar dan satu per satu dibawa ke KPK.

“Ini kacau. Kerugian Pemprov DKI triliunan rupiah ini karena tak ada pembayaran sewa di lahan Pemprov yang jadi tempat mendirikan tower provider,” kata Taufik. BCR/RBN

Share

Check Also

Underpass Matraman Harus Dievaluasi Lagi

thejak.co – Terkait pengoperasian underpass Mampang dan Underpass Matraman masih menemukan kendala. Direktorat Lalu Lintas ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *