Senin , 23 April 2018

DPRD Sorot Ribuan Tower Microsell

Thejak.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyoroti banyaknya tower microsell yang berdiri diatas lahan Pemprov di lima wilayah kota Jakarta. Tanpa bayar sewa dan tidak ada (PKS) perjanjian kerjasama. Akibatnya negara dirugikan hingga triliunan.

Prihatin dengan kondisi ini, Komisi A DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Pengelola Aset Daerah untuk bertanya tentang hal ini.
Kabid Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD DKI Jakarta Yuwendri mengatakan, semua tower microsell di atas lahan Pemprov itu tidak membayar sewa, anehnya izin berdiri dikeluarkan oleh PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

“Tidak ada satupun perjanjian kerja sama tentang sewa. Yang ada perjanjian kerja sama dengan PTSP. Yang dibayar mereka hanya retribusi, terkait sewa belum dipenuhi,” kata Yuwendri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, kemarin.

Menurut Yuwendri, beberapa menara hanya memiliki izin bangunan saja. Namun pemilik tower microsell, salah satu diantaranya, Balitower, tidak membayar sewa lahan ke Pemprov DKI. Padahal, mereka mendirikan menaranya di lahan Pemprov DKI dan kerap menganggu lingkungan, misalnya menara berada di trotoar atau taman.

Yuwendri tidak mengetahui pasti sejak kapan tower microsell itu mulai marak di DKI Jakarta. Namun, dia memastikan pemilik menara tidak pernah membayar sewa ke Pemprov sejak menara-menara itu ada. Jumlah sementara menara-menara BTS yang ada di Jakarta sekitar 1.129 unit.

Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, menara BTS itu menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Seharusnya, Pemprov DKI menerima tambahan pendapatan asli daerah dari sewa lahan itu. Namun, potensi PAD itu tidak bisa diterima karena pemilik menara tidak pernah membayar sewa.

“Saya bisa katakan itu nyuri, itu potensinya bisa triliunan Rupiah loh,” kata Taufik.

Hal senada juga dikatakan oleh Inggard Joshua, diduga ada permainan di PTSP soal pemberian izin tower microsell. “Edi Junaidi bertanggungjawab dengan hadirnya ribuan tower di lahan pemprov tanpa sewa dan PKS yang jelas,” tegas Inggard. ZBR/DIN

Share

Check Also

Benarkah Mr TP Makelar Pejabat DKI?

  TheJak – Rencana perombakan pejabat yang akan dilakukan Anies Baswedan dimanfaatkan para oknum. Beredar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *