Sabtu , 16 Desember 2017

Kontroversi Penjualan BUMN, Fraksi PKS Sentil Pemerintah

Jazuli Juwaini

thejak.co – Fraksi PKS DPR RI kembali mempersembahkan Diskusi Publik, kali ini dengan tema “Jangan Jual BUMN”, pada Rabu (6/11) di Komplek DPR Senayan. Diskusi ini menghadirkan pembicara kompeten: Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN),  Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, diskusi ini dimaksudkan untuk membedah dan membahas tren kebijakan pemerintah terhadap BUMN antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN yang menimbulkan polemik dan kritisi masyarakat luas.
“Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara,” terang Jazuli.
Melalui forum diskusi dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten, baik dari pihak pemerintah, BUMN, dan pengamat ini, Fraksi PKS ingin membedah permasalahan ini secara transparan agar publik bisa secara objektif menilai.
“Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini,” terang Jazuli.
Bagi Fraksi PKS sendiri, ungkap Jazuli, pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN ini semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat.
“Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya,” tekan Jazuli.
Anggota Komisi I ini meminta agar pemerintah berhati-hati karena salah-salah aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara. “Akibat negara kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaan lalu rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari seperti “penumpang angkot” di negerinya sendiri. Selain itu, Pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan (dan kebijakan) yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,” tandas Jazuli. (DED)
Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *