Senin , 23 April 2018

Pemkot Depok Mau Buat Aturan LGBT?

Walikota Kota Depok, Muhamad Idris

thejak.co – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kita Undang – Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terbadap Kesusilaan menjadi PR yang berat untuk pemerintahan Kota Depok.

Walikota Kota Depok, Mohammad Idris menuturkan daerah bisa menindak Pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dengan mempersiapkan payung hukum.

“Jadi, bukan berarti kita tidak memikirkan masyarakat, akan tetapi peraturan daerah bisa di buat dengan kesepakatan warganya.

Apabila warga Depok melalui perwakilannya yang ada di DPRD sepakat untuk membuat peraturan daerah untuk hal LGBT ini maka segera akan kita putuskan,” ungkapnya, Rabu (27/12), di Balaikota.

Terpisah, Ketua  Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Wangi Kota Depok, Wulandari Eka Sari menerangkan, bahwa zona merah untuk pelaku LGBT ada di daerah Margonda.

Namun, untuk di Indonesia kategori pelaku LGBT tertinggi ada di Jawa Barat tetapi belum terlihat untuk daerah secara rincinya. “Sebab untuk hal tersebut harus ada survey dan pengkajian lebih dalam, jadi tidak bisa sembarang memutuskan” terangnya.

Menurutnya, dari data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Wangi Kota Depok, tercatat ditemukannya 222 Penderita HIV di Kota Depok. Bahwa sejumlah 140 orang diantaranya ada pelaku Lelaki Seks Lelaki (LSL) per januari dan maret 2017.

“Sedangkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Depok ada tahun 2016 tercatat sebanyam 278 orang penderita HIV/AIDS. Jadi, ini adalah fakta yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah dan juga masyarakat,” tutur Eka. MUL

Share

Check Also

PERSIS Kota Bekasi Dukung Paslon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus

Thejak.co.id- Pasangan calon Walikota Bekasi nomor urut dua, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus (NF) kembali mendapatkan dukungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *