Senin , 11 Desember 2017

Pendekatan Akademisi dan Ilmiah Untuk Selesaikan Reklamasi Teluk Jakarta

Dengar pendapat para pakar di Cikini.
thejak.co – Perdebatan publik terkait penghentian proyek reklamasi tidak akan membuahkan solusi jika tidak diarahkan pada pendekatan secara akademisi dan ilmiah. Hal tersebut ditegaskan Koordinator Forum Rembuk Jakarta, Syukur Mandar.
“Sebetulnya kalau kita mencermati agenda yang digulirkan mengenai reklamasi, saya melihat kalau perdebatan publik tidak diarahkan pada pendekatan secara akademisi dan ilmiah, tidak akan ada solusi,” kata Syukur dalam denger pendapat para pakar di Cikini, Jumat (01/12/2017) malam.
Dirinya menegaskan, harus ada solusi penyelesaian dalam menghadapi permasalahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Dalam memutuskan nasib reklamasi, Syukur berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI mepngakomodasi kepentingan warga, dan membawa keuntungan bagi pemerintah.
“Untuk itu, dalam hal ini harus melibatkan pakar, dalam konteks memberikan masukan kepada pemerintah agar dalam mengambil kepuasan tidak keliru,” ujarnya.
Syukur mengatakan, pihaknya mendukung Gubernur Anies dalam menolak reklamasi. Ia menganggap, penolakan dan penghentian reklamasi teluk Jakarta adalah janji kampanye Anies-Sandi kepada rakyat Jakarta yang harus ditepati.
“Kami mengawal komitmen Anies-Sandi menolak reklamasi. Maka dari itu, tidak boleh lagi ada penimbunan di teluk Jakarta,” ucap Syukur.
Akan tetapi, terkait pulau C dan pulau D yang sudah selesai proses penimbunannya dan telah ada terbit sertiflkat HGB serta memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang, agar dilanjutkan.
“Pulau C dan D kan sudah selesai, tidak mungkin dihancurkan lagi, silahkan dilanjutkan sesuai tataruang dan perencanaannya. Dan yang paling panting pemanfaatannya harus dirasakan oleh rakyat Jakarta terutama para nelayan di sekitar teluk Jakarta,” tutur Syukur.
Sementara akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Suhadi mengatakan reklamasi pulau C dan D merupakan jalur internasional. Sehingga pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta syarat akan kepentingan.
Untuk itu, Suhadi berharap, dalam menetukan nasib reklamasi, Gubernur DKI Anies Baswedan hendaknya jangan terburu-terburu dan tetap memperhatikan kepentingan bersama, tanpa adanya unsur politis.
“Dalam mengambil keputusan, Pak Anies harus memperhatikan aspek keamanan. Jika tidak berpotensi mengancam NKRI,” jelas pria yang juga menjabat Kepala Jurusan Ilmu Politik UNJ itu.
Pengamat kebijakan publik, Reza Hariadi menyatakan, persoalan reklamasi harus segera dituntaskan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka akan membawa dampak negatif yang luas.
“Dampaknya kian meluas, mulai dari dampak kerusakan lingkungan, kepastian hukum, kepastian usaha dan bisnis investasi, serta sederet dampak lainnya,” ujar Reza.
“Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan reklamasi. Jangan hanya menerapkan kebijakan sepihak melalui Menko Kemaritiman kemudian mengabaikan kebijakan oleh pemimpin daerah,” sambungnya.
Reza menyarankan Peraturan Daerah (Perda) terkait reklamasi Jakarta yang sempat terhenti, segera dilanjutkan. Tentu saja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Ibu Kota secara menyeluruh, dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. (BCR)
Share

Check Also

Nih, Tokoh Jakarta Para Penjaga Anies-Sandi

TheJak – Belum genap 100 hari memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *