Senin , 23 April 2018

Pentolan DPRD DKI Desak Kasus Korupsi Proyek PJU Diusut Tuntas

M. Taufik dan Gembong Warsono

Thejak.co-Skandal dugaan korupsi proyek pengadaan panel untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) terus memantik perhatian dari berbagai kalangan. Para pentolan DPRD di Kebon Sirih mendesak kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 miliar ini diusut hingga tuntas.

Adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang mendesak kasus korupsi proyek PJU di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta itu diusut tuntas oleh penegak hukum.

Bahkan, Taufik mengaku mendukung usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus korupsi hasil audit BPK ini. Tim pansus juga diharapkannya bisa menguak proyek PJU lainnya yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

“Saya iya (dukung bentuk pansus). Supaya proyek PJU lainnya diusut tuntas,” kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerinda DKI Jakarta ini kepada TheJak, Rabu (20/12/2017)

Selain Taufik, pimpinan Fraksi Nasdem DKI Jakarta Betasri Barus juga mendukung dibentuknya pansus oleh DPRD. Ia menyebut proyek PJU salah satu temuan BPK tahun 2016.

“Nasdem mendukung. Bisa saja, kalau ada usulan pembentukan pansus,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada TheJak.
Namun, Bestari mengungkapkan, hingga kini dirinya belum mendapat pemberitahuan siapa saja yang masuk tim pansus. Namun, ia memastikan Nasdem akan mendukung penuh pengusutan kasus dugaan korupsi hasil audit investigasi BPK tersebut.

“Supaya tidak hanya angan-angan gubernur dan wakil gubernur DKI meraih predikat WTP. Jangan sampai kasus ini menjadi penghalang DKI meraih WTP” kata dia.
Seperti diketahui, pembentukan pansus skandal dugaan korupsi PJU yang diusulkan anggota Fraksi Hanura Muhamad Guntur, mendapat dukungan dari beberapa fraksi di DPRD DKI.

Di antaranya PDIP. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan setuju dibentuknya Pansus oleh DPRD.  “Proyek PJU salah satu temuan BPK. Jadi kalau DPRD mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut kasus tersebut saya setuju saja,” kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono saat dihubungi TheJak, Rabu (13/12/2017).

Dikatakan, pengadaan panel untuk pemeliharaan lampu PJU yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 miliar dari total anggaran Rp 13,6 miliar ini harus diusut oleh DPRD. Sehingga saat tim Pansus DPRD melakukan pengusutan, pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut akan berpikir ulang mengintervensi penyelidikan.
“Ada apa dengan dinas terkait sehingga kasus ini terus menjadi polemik di media?” tanyanya.

Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, sebelumnya mendorong dibentuknya pansus untuk mengusut dugaan korupsi proyek PJU di Dinas Perindustrian dan Energi. Pasalnya, kata Guntur, proyek tersebut menyebabkan Pemprov DKI mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK

“Proyek PJU selama ini biang penyakit di Pemprov DKI dan selalu menjadi temuan BPK,” kata Guntur belum lama ini.

Berdasar hasil pemeriksaan BPK, kata dia, pengadaan panel untuk pemeliharaan lampu PJU sudah terang benderang dan ditemukan adanya indikasi korupsi. Sehingga, kejaksaan maupun KPK sudah seharusnya menindaklanjuti kasus tersebut.

“Agar kita tahu siapa aktor di balik proyek-proyek PJU selama ini. Mereka yang menyebabkan kerugian negara harus bertanggung jawab,” katanya. RBN/DIN

Share

Check Also

10 Tempat Wisata Terpopuler dan Terbaik Di Indonesia Yang Menakjubkan

thejak.co- 10 Tempat Wisata Terpopuler dan Terbaik – Indonesia kaya akan keindahan alam yang menakjubkan. Keindahan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *