Senin , 18 Desember 2017

RT/RW Harus Transparan Gunakan Dana Operasional

Gubernur Anies dalam acara silahturahmi dengan pengurus RT/RW di Jakarta Pusat.

thejak.co – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kembali menyinggung soal penggunaan dana operasioanl RT/RW do DKI Jakarta.

Pria yang biasa disapa Soni mengatakan, RT/RW tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasionalnya.

“Intinya setiap kali ada pengeluarannya satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Biaya operasional dari mana? Kan APBD. Dan harus dipertanggungjawabkan. Uang dikeluarkan minimal ada kuitansi,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12).

Dia menjelaskan, LPJ ini nantinya akan merangkum mengenai penggunaan uang operasional tersebut. Seperti, untuk fotokopi yang nanti kuitansinya dilampirkan dan ada petugas dari kelurahan yang akan mengawasi.

“Setiap jenjang pemerintahan ada pengawasnya, LPJ tetap harus,” ujarnya.

Untuk itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan, agar LPJ tetap dibuat namun dengan format yang sederhana. Tujuannya agar tidak memperumit RT/RW, namun tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada.

“Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Karena makin lama jangan bikin ruwet. Makin sederhana makin baik. Kalau perlu LPJ di upload cukup,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, mekanisme laporan pertanggungjawaban RT/RW bisa diatur kembali. Sebab, penggunaan uang negara tetap harus dipertanggungjawabkan.

“Itu kan nanti bisa SOP-nya diatur, bagaimana pertanggungjawaban-nya. Kalau sudah terakhir di ujungnya (pertanggungjawaban) mesti (pakai) kuitansi dong, apa lagi?” ujar Saefullah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban RT/RW adalah dengan menggunakan kuitansi di tiap pengeluaran. Saefullah mengatakan, penggunaan anggaran tetap harus transparan. Saefullah kembali mengatakan akan memeriksa aturan yang diwacanakan Gubernur Anies itu.

“Saya cek dulu SOP-nya, biar bagaimanapun, kan, keterbukaan,” ujar Saefullah.

Sebelumnya, Anies mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan laporan pertanggungjawaban dana operasional. Sehingga pengelola dana semuanya diserahkan kepada pengurus dan digunakan untuk kepentingan warganya.

Pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT/RW kembali dilakukan secara manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus. Biasanya, LPJ dibuat tiga bulan sekali. Dana operasional untuk RT/RW juga diberikan per tiga bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT/RW tiap bulan. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan. Dana operasional RT/RW tahun 2018 bertambah, yakni Rp 2 juta untuk RT dan Rp 2,5 juta untuk RW setiap bulan. JAK

Share

Check Also

Jakarta Banjir, Kadis SDA Diujung Tanduk

thejak.co – Curah hujan dengan intensitas tinggi mulai sering mengguyur Jakarta. Musibah banjirpun menghantui seluruh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *