Senin , 18 Desember 2017

Sandiaga Pasrah Anggaran TGUPP Direvisi Mendagri

thejak.co – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pasrah bila Rancangan APBD DKI 2018 direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri. Terlebih anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28,5.

Sandiaga mengaku menerima keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan RAPBD 2018. Saat ini, dia menyebut, belum menerima poin-poin dari Kementerian Dalam Negeri ihwal apa saja yang perlu direvisi.

“Kita mendukung Kemendagri melihat kembali secara detail RAPBD yang sudah disahkan DPRD. Itu memang kewenangan Kemendagri, kita sangat support,” ucap Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12).

Sandiaga berharap visi Pemprov DKI untuk menciptakan lapangan kerja bisa menjadi fokus dalam anggaran ini ke depan.

“Fokus pelayanan publik untuk kaum termarginalkan juga sangat kental di anggaran kami ini. Kami harapkan nanti review dari Kemendagri bisa selaras dengan program-program dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Sandiaga, anggaran TGUPP sebesar Rp 28,5 miliar sudah sesuai untuk 73 orang.

“Dan ini untuk memastikan kami bisa men-deliver program-program kami, dan kewenangannya ada di Mendagri. Apa pun keputusannya, kami harus siap,” tuturnya.

Sandiaga yakin TGUPP akan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta, khususnya di sektor Ekonomi. Sandi juga berharap TGUPP nantinya bisa membantu kerja gubernur dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Jika TGUPP ini memiliki kemampuan dan mandat yang jelas, kita yakin anggaran ini bisa menghadirkan satu ekonomi yang bergerak, lapangan kerja baru yang tercipta, dan pendidikan yang berkualitas untuk peningkatan kapasitas warga DKI Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, kata Sandiaga, TGUPP juga akan memiliki tugas untuk membantu gubernur dalam memenuhi janji-janjinya.

“TGUPP ini akan fokus men-deliver program-program pemprov dan juga memastikan bahwa apa yang kita janjikan bisa kita realisasikan,” kata Sandi.

Meski begitu, hingga saat ini Sandi masih bungkam soal nama-nama yang bakal mengisi posisi TGUPP. Ia sendiri mengaku belum tahu siapa saja yang bakal mengisi pos tersebut.

“Saya belum bicara nama per nama, baru bicara struktur, baru bicara program kerja, baru bicara kriteria, belum ada nama sama sekali,” katanya.

Diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 Tahun 2017 terkait TGUPP sudah  terbit. Aturan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu membahas tentang tugas dan kewenangan TGUPP.

TGUPP memilliki tugas membantu gubernur dan wakil gubernur (wagub) dalam mengkaji kebijakan. Mereka juga harus memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub.

TGUPP akan diisi 73 orang yang terdiri dari lima bidang kerja, yakni bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai TGUPP bukan bagian dari program strategis Pemprov DKI. Sehingga, Tjahjo menganggap anggaran TGUPP tak perlu masuk APBD DKI 2018.

“Menurut saya, (TGUPP) itu bukan program strategis,” kata Tjahjo di Jakarta kemarin.

Namun, Tjahjo tak suudzon dengan TGUPP yang dibentuk Pemprov DKI. Tjahjo menyarankan, jika TGUPP bersifat prioritas, maka perlu diakomodasi, namun dengan beberapa syarat, misalnya, rasionalisasi jumlah anggota.

“Kalau tidak terpisahkan silakan saja, kita harus fair. Semua kan terbuka, asal rasional,” kata Tjahjo. BCR/AZS

Share

Check Also

Jakarta Banjir, Kadis SDA Diujung Tanduk

thejak.co – Curah hujan dengan intensitas tinggi mulai sering mengguyur Jakarta. Musibah banjirpun menghantui seluruh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *