Jumat , 19 Januari 2018

Uang Saku Pejabat DKI Bakal Dievaluasi

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bersama Anies Baswedan.

thejak.co – Pemprov DKI Jakarta bakal mengevaluasi besaran uang saku untuk perjalanan dinas pejabat DKI. Hal itu dilakukan setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyindir besaran uang saku yang diberikan kepada pejabat.

“Evaluasi setiap saat selalu tersedia ruang untuk evaluasi,” ujar Kepala Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Tuty mengklaim angka Rp1,5 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015.

Selain ditetapkan dengan ketetapan kepala daerah, aspek rasionalitas, aspek kewajaran, aspek kepatutan dan juga akuntabilitas dan transparansinya, serta kemampuan daerah itu juga sudah disebutkan di dalam Permendagri itu.

“Artinya tiap-tiap daerah oleh Permendagri ini diberikan ruang untuk kemudian berhitung dan merasionalkan belanjanya,” klaim Tuty.

Sejak Mei 2016, atau setelah Keputusan Gubernur diteken Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seluruh pejabat DKI, seperti gubernur, wakil gubernur, pejabat eselon I, II, dan anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas satu orangnya mendapat Rp1,5 juta per hari.

“Ketika itu hasil dari diskusi dari berbagai SKPD yang ikut membantu merumuskan biaya Perjalanan Dinas. Aspek-aspek yang ada di Permendagri ini dianggap sudah sangat terpenuhi ketika hal ini dibahas dan ditetapkan waktu bulan Mei 2016 lalu,” kata Tuty.

Tuty mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan tim teknis Menkeu. Ia mengaku akan bertemu dengan pihak Menkeu untuk melakukan klarifikasi.

“Ini agar dikemudian hari kita bisa jalin komunikasi yang baik untuk publikasi yang baik, kiranya angka-angka yang apa adanya dan yang sebernya ada pada kita untuk dipublikasikan,” kata dia.

Namun, terkait adanya pemberitaan mengenai nilai biaya perjalanan dinas pejabat sebesar 36 persen dari total APBD, Tuty membantahnya. Ia menyebut hanya 0,3 persen biaya perjalanan dinas dari total nilai APBD tahun 2018.

“Biaya perjalanan dinas itu 36 persen itu tidak benar. Yang benar adalah 0,3 persen. Secara logika juga perjalanan dinas 36 persen, kalau segitu kali total APBD, sekarang ini 2018, itu Rp77 triliun kita bisa kebayang ada berapa puluh triliun untuk perjalanan dinas,” ujar Tuty.

“Maka atas dasar itu dan juga berbagai pemikiran dan benchmarking dan juga kajian dari teman-teman SKPD, maka ketika itu ditetapkanlah biaya perjalanan dinas yang Rp1,5 juta tadi,” Tuty menambahkan.

Dikutip dari laman jdih.jakarta.go.id, dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, tercantum bahwa biaya perjalanan dinas untuk gubernur DKI Jakarta, wakil gubernur DKI Jakarta, pejabat eselon I dan II pemerintah provinsi setempat sebesar Rp1,5 juta per hari.

Untuk level eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, PPPK, dan bukan pegawai, akan mendapatkan Rp580 ribu per hari. Uang jalan ini juga berlaku untuk pimpinan dan anggota DPRD.

Sekadar informasi, biaya perjalanan dinas ini berlaku untuk perjalanan ke semua provinsi di Indonesia, kecuali wilayah Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Uang perjalanan harian ini dibayarkan secara lumpsum.

Gubernur dan wagub DKI Jakarta, pejabat eselon I dan II, serta pimpinan dan anggota DPRD akan mendapatkan uang saku sebesar Rp1,5 juta per hari.

Sedangkan level eselon III-IV, pejabat fungsional, PPPK, serta bukan pegawai akan mendapatkan uang Rp430 ribu per hari. Pemberian uang perjalanan dinas ini akan diberikan secara lumpsum. BCR/RBN

Share

Check Also

Pedagang Blok G Adukan Kebijakan Anies-Sandi

thejak.co – Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi dalam menata kawasan Tanah Abang, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *