Jumat , 20 Juli 2018

Pansus Panggil Pemilik BTS, Taufik: Segera Robohkan Tower Ilegal

 

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

TheJak – Pansus BTS bentukan DPRD DKI terus bergerak. Hari ini, surat-surat pembentukan pansus dikirim ke fraksi. 

Dari fraksi nanti akan merekomendasikan anggotanya untuk mengirim perwakilan. “Pansus jalan terus. Kita usut keberadaan tower BTS ilegal,” tegas Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat dihubungi, Senin, 8 Januari 2018.

Taufik menyatakan, tower tersebut sangat merugikan pemprov. Karena, tower-tower itu memakai lahan pemprov tapi tidak bayar sewa.

“Inikan aneh. Lahan punya pemda tapi tak bayar sewa. Dan ini sangat merugikan,” ungkapnya.

Kerugian menurut Taufik diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Selain itu, banyak tower juga tidak memiliki izin resmi alias ilegal.

Dia mencontohkan, jika dana Rp 2 triliun dialokasikan untuk pembangunan atau subsidi orang miskin tentunya akan bermanfaat. “Intinya kita usut tower ilegal. Jadi jangan main-main. Karena inikan duit negara yang hilang,” tegasnya.

Seperti diketahui, maraknya tower ilegal terjadi di era Ahok. Bahkan, tower tersebut sering roboh jika musim hujan akibat tidak adanya analisa dampak lingkungan alias amdal.

“BTS bukan hanya merugikan keuangan daerah tapi juga membahayakan nyawa warga. Harus dirobohkan yang ilegal nanti kita minta Satpol PP agar merobohkan,” tambahnya.

Kabar yang beredar banyak tower yang dimiliki Sinar Mas Group? Taufik melanjutkan pansus nantinya akan memanggil seluruh pemilik BTS. “Kita panggil semua tidak pandang bulu,” ucap Ketua Gerindra Jakarta ini.

Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ( Tramtibum) Satpol PP DKI Jakarta, Jan H Osland mengakui dirinya sempat ditanya KPK ihwal kasus tidak ada pembayaran sewa tower provider milik perusahaan swasta di lahan Pemprov DKI.

Dalam rapat itu juga diketahui, ada 1.129 tower provider milik swasta yang tersebar di lima wilayah di Jakarta tidak membayar sewa lahan di aset Pemprov DKI.

Jumlah itu masih hitungan sementara. Diperkirakan bisa lebih dari 5000 tower. Dari jumlah itu, biaya sewa per tahun beragam. Contohnya, mulai dari Rp35 juta, Rp50 juta hingga ratusan juta. Sehingga diperkirakan kerugian mencapai triliunan rupiah.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Siegvrieda, menyebut dugaan korupsi di kasus tower sudah cukup jelas.

“Sekarang ini oknum-oknum PNS yang diduga terlibat sedang mencari pegangan. Yang pasti mereka tak mungkin mengembalikan uang yang sudah diterima. Orang kalau sudah terdesak, apapun jadi pegangan,” kata Siegvrieda.

Bali Towerindo Sentra

Ancaman KPK tanpaknya membuat Pemprov DKI bergerak cepat. Buktinya, sebuah tower yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tower tersebut dililit dengan garis segel berwarna kuning yang bertuliskan “Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta”.

Tower yang mempunyai tinggi sekitar 3 meter ini juga terdapat sebuah tulisan penyegalan terhadap tower ini yang berlambang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Menutup dan melarang kegiatan usaha PT Bali Towerindo Sentra”.

Disegelnya tower milik PT Bali Towerindo Sentra memunculkan kecurigaan banyak kalangan adanya konglomerasi besar di balik PT Bali Towerindo Sentra. Beberapa anggota DPRD mengatakan, diduga PT Bali Towerindo Sentra adalah anak perusahaan Sinar Mas Grup.

Hal tersebut terlihat dari seringnya PT Bali Towerindo Sentra mendapat bantuan pinjaman dari Bank Sinarmas.

Pihak, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri pernah menyelidiki keterkaitan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) dengan Grup Sinarmas. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari terjadinya peningkatan harga dan aktivitas saham perseroan yang diluar kebiasaan (UMA).

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (1/4/2014), pihak BEI juga mempertanyakan dengan masuknya beberapa pengurus dari Sinarmas, apakah Group Sinarmas berniat untuk meningkatkan kepemilikannya dalam perseroan.(NS)

 

Share

Check Also

Jika Tolak Berkas Caleg, KPUD DKI Disuruh Belajar UU

  TheJak – KPUD DKI Jakarta diminta mengakomodir caleg yang mendaftar. Sebab, semua warga negara ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *