Kamis , 21 Juni 2018

KPK DKI Wajib Tindaklanjuti Kasus ‘Korupsi’ Proyek PJU

thejak.co – Kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum (PJU) di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, hingga kini masih membuat penasaran kalangan Dewan di Kebon Sirih.

Kasus yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, diharapkan ditindaklanjuti oleh Komite Pencegahan Korupsi (KPK).

Anggota DPRD DKI Muhamad Guntur mengatakan pembentukan KPK Ibukota oleh Gubernur DKI Anies Baswedan bertujuan untuk membenahi persoalan-persoalan lama di Pemprov DKI.

Khususnya, kasus dugaan korupsi di era gubernur sebelumnya yang berpotensi menjadi sandungan bagi pemerintahan Anies-Sandi.

Kasus proyek panel untuk pemeliharaan lampu PJU, salah satu temuan BPK dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2016. Guntur menyatakan, KPK wajib menindaklanjuti dan mendorong kasus ini hingga ke ranah hukum.

“Itu (kasus proyek PJU) sudah menjadi kewajiban KPK Ibukota menindaklanjuti,” kata Guntur saat dihubungi TheJak, Rabu (11/1).

Berdasarkan pemeriksaan dan audit BPK, pengadaan panel untuk pemeliharaan lampu PJU ditemukan menyimpang dan merugikan negara.

Karena itu, politisi Partai Hamura ini meyakini, KPK Ibukota yang dikomandoi Bambang Widjojanto (BW), akan mendorong kasus dugaan korupsi tersebut ke penegak hukum.

“Agar kedepan Pemprov DKI dapat predikat WTP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harapnya.

Dalam laporan BPK atas laporan keuangan pemerintah DKI pada 2016, proyek pengadaan panel untuk pemeliharaan/perawatan lampu PJU di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta disebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 2,1 miliar dari nilai proyek Rp 13,6 miliar.

BPK juga mengatakan, proses lelang yang dilakukan menyalahi aturan. Pelaksanaan tender diduga kuat menyimpang dan keluar dari prinsip pengadaan barang dan jasa yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Menurut BPK, hal ini tidak sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

BPK mengatakan pemenang tender, PT Victoria Nuansa Karya, merupakan perusahaan perantara dan tidak memiliki kapasitas sebagai pemenang tender.

Dalam pelaksaan kontrak, sebagian besar barang atau panel justru dipasok dari PT Tata Komponika. Begitu juga dengan barang lainnya berasal dari perusahaan lain.

Tak hanya itu, BPK menemukan bahwa PT Victoria merupakan perusahaan yang dipinjam oleh perusahaan lain untuk memenangkan tender. Victoria, kata BPK, hanya mendapat fee sebesar satu persen atau Rp 105 juta dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Keanehan lain soal penunjukkan Victoria sebagai distributor oleh Tata Komponika. Dalam catatan BPK, penunjukkan Victoria itu sangat mendadak pada 14 Maret 2016. Sedangkan lelang dimulai pada 21–29 Maret 2016.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menginginkan kasus ini langsung ditangani oleh penegak hukum.  Gembong menilai tidak ada kaitan KPK Ibukota dengan kasus korupsi temuan BPK di Pemorov DKI.

“Itu (pengadaan panel PJU) kan temuan BPK, dan itu harus ditindaklanjuti (penegak hukum). Belum ada kaitan dengan KPK bentukan DKI,” ujar Gembong.

Kata Gembong, Fraksi PDIP tidak mengenal KPK DKI bagian dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).  Karena, pembentukan TGUPP bidang pencegahan korupsi (KPK), dinilai Gembong seperti mendirikan negara di dalam negara.

“TGUPP bidang pencegahan korupsi, kok kayak negara dalam negara aja. Yang terpenting bagaimana peran Inspektorat dimaksimalkan sejak dini, jangan sampai TGUPP itu berbenturan dengan Inspektorat,” sindirnya.

Gembong melanjutkan, selain ditindaklajuti oleh penegak hukum, ia juga setuju dengan wacana DPRD membentuk Pansus proyek PJU.

“Proyek PJU salah satu temuan BPK. Jadi kalau DPRD mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut kasus tersebut saya setuju saja,” tandasnya. RBN

Share

Check Also

Urus Rumah DP 0 Persen, Anies Lantik Mantan Pejabat Kementerian PUPR

thejak.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk unit kerja baru khusus mengurusi program hunian down ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *