Jumat , 19 Januari 2018

Dugaan Korupsi Kab. Bekasi Tinggi Tapi OPD Ogah Ikut TP4D

Mahasiswa Kab. Bekasi saat berdemo meminta pihak berwajib menindak segala dugaan korupsi yang terjadi disana.

thejak.co – Pihak kejaksaan kejaksaan Negeri Kab. Bekasi mempertanyakan sikap Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan berkoordinasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan pembangunan Daerah (TP4D).

Hal ini menjadi  tanda tanya besar. Pada hal TP4D merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang perlu diterapkan di setiap daerah.

Kepala Seksi (Kasie) Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Adhawan Hari mengungkapkan dari 32 OPD yang ada hanya satu yang aktif meminta pendampingan.

Dibeberkannya bahwa ada beberapa penyebab kenapa OPD ogah ikut pendampingan, diantaranya tidak ingin berkaitan dengan pihak mereka.

“Dari puluhan OPD yang ada, saat ini baru satu yang aktif minta pendampingan hukum yaitu Dinas Perhubungan dan ada 6 OPD yang sudah mengirim surat ke TP4D, namun tidak ada tindak lanjutnya, akhirnya kami kembalikan permohonannya,” bebernya kepada wartawan, Kamis (11/1).

Padahal kata dia, tujuan TP4D adalah menghilangkan keraguan bagi aparatur dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi dan percepatan program-program strategis bangnas untuk kepentingan rakyat.

Terserapnya anggaran secara optimal, menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dan  terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Ini kan wujud kepedulian pPesiden kepada kepala daerah yang merasa was-was dalam melakukan penyerapan anggaran, artinya TP4D akan melakukan pendampingan, sehingga hal itu meminimalisir keraguan-keraguan OPD akan di kriminalisasi nantinya oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah sering kali mensosiallisasikan TP4D kepada OPD di kabupaten Bekasi, namun sepertinya tidak mengerti atau ada pertimbangan lain, sehingga tidak memanfaatkan TP4D Inpres tersebut.”Mungkin karena gak ngerti atau mungkin takut rahasianya bocor,” singgungnya.

Masih kata dia, TP4D bukan beking atau jaminan tidak ada yang dikorupsi. Sebab, lanjutnya, ketika ada bentuk penyelewengan anggaran dalam kegiatan nantinya akan tetap ditindak sesuai aturan. Namun kata dia, bedanya ketika sudah meminta pendampingan TP4D, kegiatan itu akan mendapat kajian hukum dari TP4D.

“TP4D melakukan pencegahan secara berkala, artinya kegiatan dikawal dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” pungkasnya. SAR/BUD

Share

Check Also

Artis-Artis PAN Siap Turun Gunung Dukung Sudrajat

thejak.co – Partai Amanat Nasional (PAN) dikenal sebagai partai yang menang memiliki kader yang berprofesi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *