Minggu , 18 Februari 2018

Duh, Rumah DP Nol Rupiah Dicap Program Akal-akalan

thejak.co – Kalangan DPRD DKI Jakarta tak henti-hentinya mengritik program rumah DP nol rupiah. Gagasan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi itu dicap program akal-kalan.

Adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Ruslan Amsyari yang menilai program tersebut hanya mengakali APBD. Bahkan, ia menyebut program DP nol rupiah tidak sesuai dengan janji politik Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI.

“Dulu kan janjinya DP nol rupiah. Tapi ternyata faktanya DP itu tetap ada, namun dibayarkan oleh APBD DKI,” kata Ruslan ketika dihubungi wartawan, kemarin. ?

“Berarti kan itu tetap pakai DP juga. Tapi pakai APBD. Cuma ngakali aja berarti,” sambungnya.

Berbeda dengan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. Ia menuding program DP nol rupiah sama saja Pemprov DKI menjual aset lahannya sendiri.

“Kan sayang kalau lahan aset milik Pemprov DKI lalu nanti dijual jadi milik perorangan,” ujar Pandapotan kepada wartawan.

Pandapotan lebih setuju lahan-lahan milik Pemprov DKI dan BUMD sebaiknya dibangun rumah susun sewa ketimbang rumah lapis DP nol rupiah.

“Kalau Rusunawa jelas fungsinya untuk merelokasi warga dan orang-orang yang tak berdaya. Seperti orang tua atau yang sama sekali tidak mampu membeli rumah tinggal,” kata Pandapotan.

Menurut Pandapotan, Pemprov DKI saja sampai sekarang masih butuh banyak unit Rusunawa untuk memindahkan warga korban penggusuran normalisasi kali.

“Itu antreannya panjang yang mau masuk Rusunawa. Belum lagi permohonan warga miskin lainnya,” ucap Pandapotan.

Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan Anies membangun rumah DP nol persen justru seperti kebijakan tanpa arah.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebelumnya juga menuding program DP nol rupiah yang diluncurkan Anies-Sandi melanggar aturan. Aturan itu yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prasetyo mengatakan, dalam Pasal 54 A Ayat 6 disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

“Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun,” kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik menepis tudingan rumah DP nol rupiah melanggar aturan.

“Tidak melanggar aturan karena tak ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Taufik saat ditemui wartawan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menurut Taufik, jikapun ditanggung APBD tidak masalah karena ada juga proyek Pemprov DKI Jakarta yang disubsidi pemerintah selama belasan tahun.

“Coba lihat busway, itu kan disubsidi bertahun-tahun, terus apa yang salah. Buat masyarakat padahal,” kata Taufik.

Taufik menjelaskan warga bisa menjangkau rumah DP 0 rupiah meskipun per individu gajinya lebih rendah dari UMR. Ia mengatakan satu keluarga yang suami dan istrinya berpenghasilan dapat saling bekerja sama

“Satu keluarga bisa berpenghasilan Rp 5 juta. Istrinya Rp 2,5 juta suaminya berpenghasilan Rp 2,5 jt kan bisa,” ujarnya.

Taufik mengatakan nantinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan mengatur skema pengkreditan rumah DP nol rupiah. Menurutnya bunga yang diberikan akan bergantung pada wilayah dan akan berpengaruh pada besaran harga rumah.

“Kalau daerah Marunda, Rorotan kan harganya lebih rendah lagi, jadi tergantung lokasinya. Saya kira kalau buat rakyat kecil jangan dipersulit lah. Cobalah otak kita beri kepada rakyat kecil,” tandasnya. BCR/AZS

Share

Check Also

Ribka Tjiptaning: Persoalan di Asmat Memerlukan Komitmen Tinggi

thejak.co – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang  Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning mengingatkan Kementerian ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *