Jumat , 19 Januari 2018

Hati-hati, Penyelenggara Pilkada Bakal Diincar Satgas Money Politics Polri

Ilustrasi politik uang

thejak.co – Polri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politics yang akan beroperasi pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, kemungkinan satgas itu sudah terbentuk pada bulan ini.

“Saya dengar Kabareskrim sudah menyiapkan pembentukan satgasnya pekan ini. Anggarannya sudah ada, minggu depan baru undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red),” ujar Tito di Jakarta.

Menurut Tito, rencana Polri membentuk Satgas Money Politics sebenarnya sudah lama muncul. Bahkan, Polri sudah membicarakannya dengan pimpinan KPK periode sebelumnya.

“Baru kami undang Ketua KPK, karena itu kan pembicaraan dengan pimpinan KPK sebelumnya. Kami undang nanti dan baru dibagi tugas,” ujarnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menjelaskan, Satgas Money Politics Polri akan fokus pada operasi tangkap tangan (OTT). Targetnya termasuk ke penyelenggara pemilu.

“Misalnya ada yang bayar ke KPU, ke Bawaslu, kemudian kepala daerah yang dia masih menjabat dan nggak jelas uangnya disawer-sawer itu akan kami selidiki,” tegas Tito.

Sedangkan mengenai teknis kerja Satgas Money Politics Polri, Tito menyerahkannya ke Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Tito menjelaskan, Bareskrim akan menarik sejumlah personel dari polda-polda untuk mengisi Satgas Money Politics Polri.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi ide Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang pembentukan Satgas Anti-politik Uang atau Satgas Money Politics. Abhan mengatakan tidak akan ada tumpang-tindih kewenangan antara Satgas dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Apresiasi kami pada Polri akan hadir untuk melakukan pencegahan dan tindakan terkait money politics. Barangkali ada OTT, tentu nanti karena ini mekanisme sudah diatur di sini, ada Undang-Undang Pilkada, maka mekanisme ada pada sinergi,” jelas Abhan di Jakarta.

Menurut Abhan, fungsi Satgas Money Politics lebih kepada penindakan di lapangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mekanismenya, saat menemukan pelanggaran, satgas melapor ke Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, Sentra Gakkumdu-lah yang akan melakukan proses hukum atas pelanggaran tersebut.

“Tidak ada tumpang-tindih, karena ini aduan dari Satgas Antimoney Politics masuk ke Gakkumdu. Karena mekanisme penanganan ada di Gakkumdu,” ujar Abhan.

Abhan mengatakan, satgas tidak berada di bawah Sentra Gakkumdu. Hubungan Satgas Anti-Money Politics dengan Sentra Gakkumdu nantinya semacam koordinasi.

“(Satgas) Bukan di Sentra Gakkumdu. Tapi fungsi koordinasi antara Satgas dengan Sentra Gakkumdu,” ucapnya. DED

Share

Check Also

Selingkuh dan Digerebek di Puncak, Perwira TNI AD Digugat Cerai Istrinya

thejak.co – Oknum Perwira Menengah TNI AD yang selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *