Senin , 23 April 2018

Kasus Dugaan Ijazah Paslu Rahmat Effendi Muncul Lagi

Jelang pendaftaran Pilkada Kota Bekasi petahana, Rahmat Effendi diserang isu miring. Pria yang akrab disapa Pepen diduga menggunakan ijazah palsu.

Tokoh pemuda Kota Bekasi, Uyun Saeful Yunus yang juga merupakan kader PDIP menuturkan bahwa pada saat ini pihak kepolisian belum pernah menunjukan surat pemberhentian penyidikan alias SP3. “SP 3 tidak pernah muncul, kita ini punya bukti kuat soal dugaan ijazah palsu Pepen, kita bisa pertanggungjawabkan, ada juga bukti percakapan. Maka pertanyaanya kenapa polisi tidak tuntas,” ungkapnya.

Lanjut dia, yang tampak jelas  dalam kasus ijazah palsu Pepen yakni mengenai ijazah SMA. ”Bandingkan ijazah pada tahun 1985 dengan milik Pepen?” tanyanya.

Kejanggalan lain yakni, lanjut Uyun, tidak ada nama sekolah, padahal, di DKI mewajibkan difoto ada nama sekolah. ”Banyak lagi yang bisa dibebekan yang patut diduga ada kejanggalan dalam ijazah tersebut,” tegasnya.

“Ada data menunjukkan bahwa Pepen lulus SMA pada 27 April 1985, sedangkan dia lahir pada 3 Februari 1964. Artinya, sudah berumur 21 tahun baru lulus SMA. Apakah dia terlalu bodoh sehingga umur 21 tahun baru lulus SMA? Atau gurunya yang terlalu sayang sehingga ditahan lama-lama di sekolah?” ujarnya.

Dikatakanya pula yang diterbitkan oleh pihak  kepolisian bukan SP3, oleh karenanya menurut Uyun harus jelas permasaah ini. “Jadi kata siapa belum move on, kita cari kebenaran, Saya harap KPU menolak pendaftaran Pepen, ini kesalahan,” tegasnya.

Sayangnya saat dikonfirmasi masalah ini kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi baik telpon dan wa tidak menjawab.

Pernah dibertakan beberapa waktu lalu  Komisioner KPUD Bekasi, Syarifudin dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya hanya patuh terhadap UU KPU 3/2017.

“Kami patuh dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Jika memang harus dilakukan secara faktual, maka KPU akan lakukan secara faktual terkait adanya dugaan ijazah palsu calon peserta di Pilkada 2018,” katanya di Bekasi, Kamis (7/12).

KPUD, masih kata dia, sangat berhati-hati dalam memverifikasi hal-hal terkait data kandidat calon yang masuk ke KPUD, terutama dalam hal ijazah.

“Jika dalam persyaratan calon di ijazah terindikasi adanya perbedaan dan lain sebagainya, ini menjadi kewajiban KPU untuk melakukan faktual,” tegas Syarifudin.

Sekedar diketahui  Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat Walikota Rahmat Effendi. Penyidik menilai, tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan warga tersebut.

“Memang tidak ada unsur pidana, makanya dihentikan,” ujar Kepala Sub Bidang Direktorat Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Rudi Setiawan saat dihubungi, Rabu (16/12/2015).

Beberapa bulan lalu, penyidik menerima dua laporan warga terkait dugaan pemalsuan ijazah SMA Negeri 52 Jakarta dan S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi, Bandung, yang dilakukan Rahmat Effendi.

Berbekal laporan itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan saksi, pengecekan ijazah, hingga mendatangi langsung ke pihak terkait, penyidik menyimpulkan, tidak ada unsur pidana terkait laporan ini.

Menurut dia, Rahmat awalnya mengenyam pendidikan di sekolah pelayaran. Namun, saat ujian praktik, Rahmat tidak mengikutinya dan memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta di Jakarta.

Saat ujian nasional berlangsung, sekolah swasta tersebut ikut bersama SMA Negeri 52. Hingga ujian dilaksanakan, Rahmat dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah SMA. “Pihak sekolah telah mengaku mengeluarkan ijazah atas nama Rahmat Effendi,” kata mantan Kapolresta Bekasi ini. SEP

Share

Check Also

PERSIS Kota Bekasi Dukung Paslon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus

Thejak.co.id- Pasangan calon Walikota Bekasi nomor urut dua, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus (NF) kembali mendapatkan dukungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *