Jumat , 19 Januari 2018

Pengusung Hak Angket KPK Jangan Dijadikan Ketua DPR

Ilustrasi rapat paripurna DPR

thejak.co – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, calon ketua DPR yang baru harus memiliki beberapa kriteria yang penting diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Partai Golkar.

“Pertama, kriteria ketua DPR baru harus bersih, berintegritas, dan tak pernah punya rekam jejak kasus korupsi. Sekecil apapun kasus korupsinya.” kata Adi.

Menurut Adi, ketua DPR baru harus bersih dari anasir-anasir korupsi. Bukan hanya tak memiliki masalah kasus korupsi, sekecil apapun itu, tapi juga soal tindakan dan sikap politiknya harus sesuai dengan napas pemberantasan korupsi.

Calon ketua DPR tidak boleh pernah terlibat tindakan yang memperlemah pemberantasan korupsi. “Kedua, karena ketua DPR adalah jatah Golkar, maka ketua DPR harus di luar Pansus Angket KPK. Karena Pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi,” tegas Adi.

Adi menambahkan, selain sosok yang bersih dan berintegritas, calon ketua DPR juga harus orang yang bisa bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas politik.

“Ketiga, faktor politik. Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini.” tuturnya.

Dari tiga kriteria tersebut dan berdasarkan nama-nama yang berkembang di bursa pencalonan ketua DPR, Adi menilai nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak memiliki catatan dan jejak rekam yang baik untuk kriteria ideal ketua DPR.

“Bamsoet kan pengusung angket KPK, saya kira publik melihatnya cacat di situ. Di Golkar kan banyak stok yang bersih dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah,” kata Adi.

Sebagaimana diketahui, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar belakangan adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Bangga Aziz Syamsudin, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, dan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai Partai Golkar akan rugi sendiri jika terlalu lama menunjuk ketua DPR pengganti Setya Novanto.

“Kalau ditanya sampai kapan batas waktu, ya memang tidak ada durasi paling lambat kapan. Tapi, kalau semakin lama ya tentu Golkar yang rugi sendiri.

Menurut kami tinggal tunggu sajalah sementara waktu teman-teman dari Golkar untuk menentukan,” kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Taufik, pimpinan DPR tidak ada masalah jika tidak ada ketua parlemen. Sebab, pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial. “Seperti pimpinan komisi, kalau ketuanya tidak bisa, ya ada wakil ketua komisi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, mendorong agar Partai Golkar segera mengisi kekosongan jabatan ketua DPR setelah Setya Novanto mundur karena tersandung kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Sikap Fraksi NasDem jelas segera isi jabatan posisi ketua DPR,” kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta.

Johnny menegaskan tidak ada hubungannya antara mengisi jabatan ketua DPR dengan revisi Undang-Undang MD3. Namun begitu, lanjut dia, memang ada keterkaitan secara politik.

Tapi, pengisian posisi ketua DPR juga harus menjadi prioritas. “Itu prosesnya sangat sederhana karena hanya menunggu usulan dari Fraksi Partai Golkar dan tidak ada pilihan lain selain ditetapkan,” ujarnya.

Johnny pun mengatakan, yang terjadi sekarang ini adalah butuh pengisian jabatan ketua DPR. Jangan sampai argumentasi di balik-balik, di satu sisi ingin menambahkan jumlah pimpinan agar DPR efektif, namun di sisi lain sudah ada yang lowong malah pengisiannya ditunda. DED

Share

Check Also

Selingkuh dan Digerebek di Puncak, Perwira TNI AD Digugat Cerai Istrinya

thejak.co – Oknum Perwira Menengah TNI AD yang selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *