Jumat , 20 Juli 2018

Potong Gaji PNS Muslim Untuk Zakat Dinilai Bisa Mencederai Dakwah Islam

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS)

thejak.co – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAP), Din Syamsuddin, menegaskan bahwa zakat merupakan bagian dari dakwah Islam. Sehingga, penerapan zakat jangan menjadi suatu hal yang memberatkan umat.

Hal ini diungkapkan Din menyikapi wacana Kementerian Agama untuk memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam untuk zakat. Menurutnya, jika wacana ini diterapkan dengan semena-mena hingga memberatkan PNS dan ASN yang menjadi objeknya dinilai berpotensi mencederai nilai dari dakwah tersebut.

“Zakat itu menjadi sumber logistik dari dakwah Islam. Kemudian kalau diambil alih oleh negara, alasan yang perlu dipertimbangkan juga gaji PNS tidak seberapa. Rata-rata gaji mereka sama dengan UMR atau lebih sedikit. Jangan sampai kemudian memberatkan mereka,” ujar Din di Jakarta.

Dengan demkian, ia mengharapkan agar Kemenag mengkaji lebih jauh wacana ini dari berbagai sisi agar tidak memicu terjadi sesuatu yang memberatkan PNS serta ASN, dan mengganggu penghasilan mereka.

“Zakat itu memang hampir memaksa sifatnya, tapi tidak bisa asal mengambil. Harus ada aturan dan mekanisme serta mempertimbangkan jumlah gaji yang dimiliki PNS.

Gaji mereka kan, juga tidak seberapa untuk menafkahi kalau yang sudah berkeluarga. Alangkah baiknya jika kembali dikaji, diperdalam dan dipertimbangkan berbagai sisi,” tutur Din.

Lebih lanjut, Din menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama harus menjelaskan secara detil peruntukkan dana zakat dari gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam.

Din menilai peruntukkannya harus dijelaskan sejak awal, meskipun hingga saat ini hal tersebut masih berupa wacana agar tak terus menjadi kontroversi.

“Peruntukannya juga jadi masalah yang perlu disoroti kalau memang diperuntukkan bagi negara. Indonesia bukan negara Islam, meskipun mayoritas Muslim dan sudah ada lembaga zakat,” kata Din.

Din menuturkan, Indonesia telah memiliki lembaga zakat yang selama ini dipercaya rakyat untuk menyisihkan rezeki mereka dan beramal. “Kan, sudah ada Baznas, LAZISMU, LAZISNU dan lainnya. Jadi, bisa dikaji lagi saja rencana kebijakan ini ya,” ujar Din.

Ia menambahkan, tidak perlu lagi ada lembaga baru bentukan pemerintah yang mengatur urusan zakat. Apalagi membentuk lembaga yang tugasnya mengatur pemotongan gaji PNS atau ASN untuk zakat.

“Kalau sampai ada pelembagaan yang menjadi birokratisasi baru hanya karena kebijakan ini, saya cenderung mohon dipertimbangkan atau dikaji lagi kebijakan itu,” katanya

Ia pun mengharapkan penggunaan dana zakat itu jangan sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi kekuatan zakat umat untuk hal-hal yang sudah jelas diperuntukkan bagi santunan kemanusiaan misalnya.

“Jangan seluruhnya urusan zakat diambil alih negara. Nanti mati kekuatan filantropi umat. Zakat itu kan, tidak hanya dilakukan swasta tapi juga PNS walaupun tidak semua,” tandasnya. DED

Share

Check Also

HMS Desak KPK Tuntaskan BLBI dan Century Gate, 2018

thejak.co – Massa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *