Selasa , 20 Februari 2018

Kadis Sumber Daya Air Dilaporkan ke KPK

thejak.co – Nasib Teguh Hendarwan di ujung tanduk. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini dilaporkan Koalisi Rakyat Pemerharti Jakarta Baru (Katar) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (8/2).

Dalam laporan resmi tersebut, sebundel bukti-bukti dokumen proses pengadaan tanah waduk Pondok Rangon III turut dilampirkan aktivis antikorupsi Ibukota ini.

Ketua Umum Katar Sugiyanto mengatakan, langkah pihaknya melaporkan pengadaan tanah waduk Pondok Rangon III karena diduga merugikan keuangan daerah Rp 15 miliar.

Laporan tersebut didasari hasil analisa dan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, tentang pembelian tanah untuk waduk Pondok Rangon III, oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta, dengan total anggaran mencapai  Rp 32 miliar.

Lahan tersebut terdiri dari 24 petak bidang tanah seluas 16.903 m2 (1,69 hektare).

“Diduga terjadi pengkondisian dalam melakukan proses pembelian tanah warga sebelum tanah tersebut dijual kepada Pemprov DKI Jakarta,” ujar Sugiyanto saat ditemui di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).

Ia menegaskan, ada 4 poin yang diuraikan melalui laporan itu. Pertama, dugaan telah terjadi unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan, yaitu membeli tanah dari pemilik lama dengan harga murah dan kemudian untuk dipersiapkan dijual kembali kepada pemprov dengan harga tinggi.

“Dugaan ini didasari karena tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga tentang penjelasan Pemprov DKI akan membangun waduk atas tanah warga tersebut.

Dan warga pemilik lama juga tidak pernah tahu, tanah mereka akan dibangun untuk waduk. Warga pemilik lama juga tidak melakukan transaksi di hadapan notaris,” katanya.

Kedua, diduga terjadi rekayasa dalam penentuan nilai nominal ganti rugi. Berdasarkan SPK Nomor 11494/-1.711.37 tanggal 30 November 2015, KJPP Kmp ditunjuk oleh Dinas Sumber Daya Air untuk menentukan kesimoulan tentang perkiraan besarnya nilai ganti rugi bidang per bidang tanah untuk kegiatan pembebasan waduk Pondok Rangon III Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Anehnya, KJPP Kmp tidak mengetahui dan mengakui dan mengatakan bahwa hasil Laporan Akhir Pembebasan Lahan Waduk Pondok Rangon III, adalah bukan merupakan produk dari KJPP Kmp.

“Pada akhirnya diketahui oleh BPK bahwa penilaian atas nama KJPP Kmp adalah sdr USA, orang yang sering meminjam bendera KJPP Kmp untuk melakukan penilaian atas tanah.

Tentang hal ini, BPK DKI Jakarta tegas menyatakan perhitungan penetapan nilai pengganti wajar oleh KJPP Kmp tidak sah digunakan sebagai dasar pembayaran,” bebernya.

Ketiga, laporan merujuk UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tundak pidana korupsi, pada pasal 3, menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana oenjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara dan atau denda Rp 50- Rp 1 miliar.

Keempat, terkait hal tersebut, Katar telah melaporkan dugaan kasus KKN ini kepada KPK. “Untuk itu kami mengusulkan pada Gubernur Anies Baswedan, bahwa sesuai rekomendasi BPK, yaitu memberikan sanksi pada Kepala Dinas Tata Air 2016 dan Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Tata Air 2016 karena dinilai lalai dalam mengendalikan dan mengawasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembebasan tanah,” tandas dia. JAK/RBN

Share

Check Also

Gubernur DKI Anies Baswedan saat nonton final piala Presiden 2018 di GBK.

Anies Janji Bangun Stadion untuk Persija

thejak.co –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat memberikan informasi lengkap terkait stadion untuk ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *