Selasa , 20 Februari 2018

Karaoke Artis & Happy Puppy Bakal Dirazia Anies-Sandi

 

thejak.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk merazia karaoke yang disinyalir menjadi sarang narkoba. Tempat karaoke tersebut adalah 4Play (Alexis), karaoke keluarga dan milik artis, seperti Maserpiece, Diva, InulVista, Alegro, MyBoss, Happy Puppy hingga Crowne.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno didesak untuk segera berantas tempat karaoke yang menjadi sarang narkoba.

“Sepanjang penutupan (tidak diperpanjang) tersebut sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku, saya kira sah saja, tidak perlu dipersoalkan,” kata Ida ketika ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut politisi PDI Perjungan yang selalu tampil berhijab ini, izin operasi tempat karaoke diberikan karena ada payung hukum. “Nah kalau Pak Anies (pemprov DKI) menilai izin tersebut sudah tidak bisa diperpanjang lagi, maka tentu hal tersebut harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dia berharap, tidak diperpanjangnya izin usaha tempat usaha karaoke bukan karena tendensi politik atau hanya janji kampanye saat Pilgub DKI saja.

“Kalau memang Pak Anies tidak ingin praktik-praktik amoral berkembang di tempat hiburan malam seperti yang dia sampaikan, seharusnya Pak Gubernur juga menyisir tempat-tempat lain. Ini penting agar tidak menjadi kontraproduktif. Biar adil,” pungkas Ida.

Isu menutup tempat karaoke yang menjadi sarang narkoba terkait dugaan adanya protitusi dan narkoba di tempat karaoke 4Play yang merupakan satu grup dengan Alexis.

Terkait pengakuan dari manajemen yang telah mengakui adanya praktek prostitusi Anies meminta untuk tidak memprovokasi pemerintah provinsi mengenai sanksi penutupan. “Ohh provokasi,” kata Anies Baswedan, di Bendung Katulampa Bogor Senin (12/2).

Anies juga mengatakan, akan menunjukkan berita acara pemeriksaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap di 4Play Club and Lounge Bar di kompleks eks Hotel Alexis. “Nanti saya kasih BAP biar bisa gampang” ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan menambahkan bahwa sanksi yang diberikan akan mengikuti ketentuan hukum. “Tindaklanjutnya akan sesuai aturannanti ditunjukin BAP-nya,” kata Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tidak berspekulasi terlalu jauh terkait kabar, kembali beroperasinya hotel Alexis sebagai tempat prostitusi. Sandi akan menunggu laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terkait kabar tersebut.

“Kami menunggu laporan dari kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Ibu Tinia yang masih terus mendalami. Kita nggak mau berspekulasi dan seperti yang Pak Gubernur sudah sampaikan, saya juga sudah katakan berkali-kali kita ingin Industri pariwisata, restoran, menunjang perekonomian DKI,” kata Sandiaga Uno.

Sandi menyatakan, kabar tentang kembali beroperasinya Hotel Alexis sebagai tempat prostitusi berdasarkan laporan dari salah satu media massa nasional.

Untuk itu, dia meminta semua pihak bersabar menunghu hasil laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait temuan tersebut. “Kalau sekarang kan menurut saya sudah jelas bahwa ada temuan dari salah satu media massa menyampaikan kepada kita dan ini akan kita konfirmasi.”

“Jadi menurut saya, jangan berspekulasi terlebih dahulu tunggu laporan lengkap dari Dinas Pariwisata dan Budaya dan kita pastikan bahwa yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan persepsi yang dibuat di masyarakat, jadi kita tidak ingin faktanya nanti enggak singkron,” papar Sandi.

Sebelumnya, Sandi juga mengatakan, menyebutkan sejumlah tempat karaoke di Jakarta yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkoba dan telah mendapatkan peringatan keras.

“Ada juga beberapa nama di sini, Illigals, Tematik, Golden Crown, Classic, B’Fashion Club, Happy Puppy, Travel, New Monggo Mas, Bandara, Kota Indah dan Top 1,” sebut Sandi

Melihat situasi terkini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menyusun peraturan gubernur (pergub) dan peraturan daerah (perda) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

“Kami merasa ini sudah masuk ke masa-masa yang sangat kritis dan darurat, karena yang dihantam adalah sendi-sendi kemasyarakatan dan masa depan daripada DKI Jakarta dan Indonesia juga, generasi muda,” papar Sandi.

Happy Puppy Protes Sandiaga

Manajemen tempat karaoke Happy Puppy merasa terpukul dengan statement Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyatakan tempat itu sebagai sarang peredaran narkotika.

Kuasa Hukum PT Imperium Happy Puppy, Sahat Marulitua Sidabuke, menyatakan, sejak munculnya statement itu pada 21 Desember lalu, usaha hiburan keluarga itu mengalami kerugian materiil dan nonmateriil. Dari sisi materiil, terjadi penurunan pengunjung secara drastis dan menyebabkan omzet turun.

“Efeknya sangat luar biasa. Jelas ini meresahkan dan merugikan. Sebagai perusahaan, klien kami sakit hati. Selain omzet turun, banyak investor yang mengurungkan niat untuk menanamkan modal di klien kami,” kata Sahat.

Ia menyebut, Sandiaga terlalu dini membuat statement itu tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak Happy Puppy. Sandi, dikatakannya, hanya berpatokan dari informasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI di mana saat itu disebutkan sejumlah tempat hiburan menjadi tempat peredaran narkoba, salah satunya Happy Puppy.

“Tapi sekarang malah muncul statement bahwa Happy Puppy sarang narkoba. Informasi itu kemudian dimakan mentah-mentah oleh masyarakat sehingga mereka canggung datang ke kami. Padahal kami segmennya karaoke keluarga,” imbuhnya.

Sahat menyebut, di DKI Jakarta terdapat 10 outlet Happy Puppy dan secara total ada 88 outlet di seluruh Indonesia. Menurutnya, hampir semua outlet terkena dampak atas pemberitaan yang menyebut Happy Puppy sebagai sarang peredaran narkotika.

“Dari segi karyawan, mereka juga terpukul. Mereka sudah bekerja dengan benar mengikuti prosedur tapi mental mereka jatuh setelah ada statement dari wagub,” katanya.

Sahat bilang, pihak Happy Puppy telah lama turut berkomitmen menjaga usahanya agar sehat dari peredaran maupun pemakaian narkoba. Hal itu tercermin dari proses rekrutmen karyawan, di mana syarat utamanya calon karyawan harus bebas narkoba. Setiap periodik manajemen juga melakukan tes urine kepada karyawan untuk memastikan mereka bebas narkoba.

“Untuk pengunjung petugas kami juga kami latih kemampuan deteksi mana yang diduga sedang pakai narkoba. Pengawasan sebatas itu karena tidak mungkin kami lakukan tes urine kepada setiap pengunjung,” imbuhnya.

Sahat bilang pihaknya pada 29 Januari lalu sudah berkirim surat ke Wagub terkait pernyataannya. Namun, hingga kini surat itu tak berbalas.

“Kami harap pak wagub berikan klarifikasi untuk mengembalikan nama baik brand Happy Puppy. Kami ini juga bayar pajak lh0 dan sudah banyak kerugian yang kami terima. Jika memang ada indikasi peredaran narkoba di Happy Puppy, sebutkan dimana karena outlet kami banyak. Pasti kami akan tindaklanjuti kalau memang ada.”

Sahat berharap Pemprov DKI Jakarta merespon positif keluhan yang disampaikan pihaknya. Jika tidak, bukan tidak mungkin manajemen Happy Puppy akan menempuh opsi lain demi menjaga nama baik dan keseimbangan bisnis yang telah dirintis bertahun-tahun itu.

“Jika tidak ada tanggapan setelah pernyataan pers ini, mungkin kami akan berdiskusi dengan klien untuk menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Sandiaga menilai ada beberapa pihak yang mencoba membenturkan pengusaha tempat hiburan malam dengan pemerintah. Namun, ia tak menyebutkan secara spesifik siapa oknum di belakang aksi tersebut.

“Memang sekarang banyak sekali yang mencoba membentur-benturkan pengusaha dan pemerintah,” kata Sandiaga.

Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, pihaknya memang sedang mendorong pariwisata di Ibu Kota untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, ia tak ingin keberadaan tempat hiburan malah lebih menimbulkan efek negatif di masyarakat.

“Fokus kita ke depan adalah mendorong pariwisata yang tentunya bisa menciptakan begitu banyak lapangan kerja, dalam satu usaha pariwisata seperti perhotelan, seperti restoran dan kafe,” imbuhya

Sandiaga menekankan kepada seluruh pengusaha agar menjalankan bisinisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, dirinya akan menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk gencar mengawasi diskotek. JJ

Share

Check Also

Pemilu 2019, Jazuli: Haram PKS Kehilangan Kursi, Wajib Hukumnya Menambah

thejak.co – Anggota Legislatif (Aleg) PKS seluruh Indonesia berkumpul di Yogyakarta pada 13-16 Februari untuk ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *