Sabtu , 23 Juni 2018

Kejagung Harus Cepat Ungkap Para Tersangka

Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan.

thejak.co – Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh PT Pupuk Kalimantan Timur menyita perhatian publik. Kejaksaan Agung sebagai pihak penyibak skandal korupsi di perusahaan pelat merah ini diminta tidak berlama-lama menetapkan para tersangkanya.

Ketua Umum Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, Kejagung harus segera menetapkan para tersangka kasus dugaan korupsi dapen PT Pupuk Kaltim tahun 2011-2016. Apalagi, kasus tersebut kini sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

“Seyogianya kasus korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan sudah mendekati penetapan calon tersangka. Tidak menutup kemungkinan penyidik juga sudah mengantongi nama-nama calon tersangkanya, ” kata Sugiyanto saat berbincang dengan TheJak, Rabu (7/3).

Karena itu, Sugiyanto berharap, penyidik Kejagung tidak perlu berlama-lama untuk mengumumkan tersangka yang sudah memenuhi bukti-bukti kuat. Sehingga, masyarakat yang selama ini mengikuti kasus itu bisa mengetahui perkembangannya.

“Sebaiknya Kejagung tidak berlama-lama mengumumkan para tersangka. Supaya tidak ada imej negatif di tengah masyarakat,” kata SGY, sapaan Sugiyanto.

Memang, aku SGY, sebelum menetapkan para tersangka yang terlibat mengolah dana pensiun ini, penyidik Kejagung harus memiliki dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Dia berharap, proses pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan tidak terlalu lama.

“Pulbaket landasan penyidik menetapkan tersangka. Makanya siapapun yang terlibat jika memenuhi unsur harus secepatnya ditetapkan tersangka. Jangankan pegawai bawahan, petinggi atau jajaran direksi PT Pupuk Kaltim sekalipun jangan sampai lolos jika buktinya cukup,” tegasnya.

Seperti diketahui, tim penyidik pidana khusus Kejagung menaikkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dapen PT Pupuk Kaltim tahun 2011-2016 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Saat ini penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman, di Jakarta, kemarin.

Kejagung memastikan akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dapen PT Pupuk Kaltim. Namun, kata dia, Kejagung baru mengambil langkah tersebut setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

“Tim penyidik (masih) mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya,” kata Adi.

Menurut Adi, pengumpulan alat bukti itu dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti. Hal itu dilakukan semata-mata guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Namun, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu belum bersedia membeberkan calon tersangka korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Tunggu saja, tim penyidik masih bekerja untuk mengumpulkan alat-alat buktinya,” tukasnya.

Peningkatan status penyelidikan ke penyidikan kasus pengelolaan dana pensiun tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-14/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Kasus ini bermula saat PT Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan PT Anugerah Pratama Internasional (PT API) dan PT Strategis Management (PT SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT DAJK) dan PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) yang dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo).

Namun pembelian repo tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

“Bahwa akibat dari transaksi repo, dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 229.883.141.293 akibat tidak bisa dikembalikan oleh PT Anugerah Pratama Internasional dan PT Strategis Management,” jelas Adi. RBN

Share

Check Also

Urus Rumah DP 0 Persen, Anies Lantik Mantan Pejabat Kementerian PUPR

thejak.co РPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk unit kerja baru khusus mengurusi program hunian down ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *