Kamis , 21 Juni 2018

Kepala BNN Bakal Lanjutkan Sanksi Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba

Kepala BNN Heru Winarko

thejak.co – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Heru Winarko, menegaskan bakal melanjutkan eksekusi hukuman mati bagi pengedar atau bandar narkoba, yang telah dijalankan sebelumnya oleh Komjen Pol Budi Waseso.

Heru menegaskan, BNN di bawah kepemimpinannya akan melaksanakan aturan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Sanksi hukuman mati menurutnya ada dalam ketentuan hukum BNN. “Kalau ketentuannya harus hukuman mati, ya hukuman mati,” ujar Heru di kantornya, Cawang, Jakarta Timur.

Menurut Heru, BNN di bawah kepemimpinannya akan terus menekan peredaran narkotika di Tanah Air. “Kami tegas dan sesuai aturan. Narkoba musuh bersama,” tandas dia.

Lebih lanjut, Heru menuturkan, dirinya tidak akan kesulitan beradaptasi dalam menjalankan tugas barunya sebagai Kepala BNN, meski sebelumnya ia lebih banyak berurusan dengan penanganan kasus korupsi.

“Penanganannya tentu tidak jauh berbeda antara korupsi dan narkoba. Pokoknya yang penting ada kerahasiaan kemudian mendapatkan kepercayaan masyarakat,” tutur Heru.

Sementara itu, mantan Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) memastikan terus menekankan kelanjutan pembangunan lapas di pulau untuk bandar narkoba yang dijaga buaya selama kepemimpinannya.

Buwas mengatakan, pembahasan soal lapas ini sudah beberapa kali dibicarakan di dalam rapat terbatas kabinet. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju mengenai hal ini.

“Usulan itu saya gagaskan tiga bulan saat saya baru menjabat. Kami sampaikan yang jaga adalah buaya. Beberapa kali Presiden tegaskan dalam rapat kabinet menyampaikan ke Menkumham sebagai penanggung jawab tahanan narkotika terpisah, tersendiri segera direalisasikan,” kata Buwas.

Ia menambahkan, saat itu menkumham mengatakan selama pemerintah memiliki anggaran untuk pembangunannya akan direalisasikan.

“Akan tetapi, Presiden sampaikan nggak perlu anggaran. Langsung saja dengan jual aset tahanan di Cipinang untuk mendanai usulan tahanan yang ada di pulau-pulau,” ungkap Buwas.

Ia menegaskan, soal realisasi pembangunannya bukanlah kewenangannya. Posisinya saat itu hanya mengusulkan sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya.

“Pak Heru akan memonitor saja. Evaluasi saya terakhir di tahun 2017, ada 90 persen lebih kasus yang kami tangani, ada 28 ribu atau 29 ribu kasus melibatkan 58 ribu tersangka dan jaringan di lapas. Tidak main-main. Ini berjalan terus,” terang Buwas.

Buwas menjelaskan, jika tidak ada gebrakan terkait lokasi tahanan untuk bandar narkoba maka menurutnya takkan ada penanganan khusus yang memberikan perubahan. DED

Share

Check Also

Milton – Boyman Terus Diminati Warga Kalimantan Barat

thejak.co – Hasil temuan ‘Survei Jajak Pendapat Masyarakat Kalimantan Barat Jelang Pilgub Kalimantan Barat 2018’ ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *