Senin , 20 Agustus 2018

KPK Sebut 90 % Cakada Bakal Jadi Tersangka, Parpol Sewot

Para calon kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

thejak.co – Ada 171 daerah yang saat ini menggelar pemilihan kepala daerah. Menurut KPK 90 persen dari calon kepala daerah (Cakada) bakal menjadi tersangka karena terlibat korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pihaknya akan membeberkan siapa-siapa saja yang dinyatakan sebagai tersangka.

90 persen dari 171 bukan angka yang sedikit pastinya. Terlebih dia juga mengatakan bahwa banyak dari para tersangka nanti berstatus sebagai tersangka alias orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah.

“Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu. Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat, mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu,” ujar Agus.

“Kalau monitoring kan kita silent luas tidak hanya Jawa, di banyak tempat. Jadi mohon maaf saya enggak bisa mengungkapkan itu,” jawab Agus ditanya soal wilayah pencalonan kepala daerah yang berpotensi jadi tersangka.

Menyikapi hal ini Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI yang dudyk di Komisi II menyatakan dengan tegas sangat setuju dengan langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengungkap siapa-siapa Cakada yang ditetapkan sebagai wacana.

“Kita dukung, kita dukung juga agar KPK segera mengungkapkan siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, karena pasti sudah ada dua alat bukti kuat.

Nah, catatan kami KPK harus serius dan jangan beropini, karena nanti bisa bermasalah. Yang terlebih lagi tuntas dan profesional tidak tebang pilih,” kata politisi PKS tersebut.

Berbenda dengan Mardani, Sekjen PPP Arsul Sani malah menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait dugaan korupsi calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.

Kata dia, jika memang berniat memperingatkan partai, semestinya pernyataan itu disampaikan sebelum penetapan pasangan calon.

“Lha mbok kalau mau bantu masyarakat itu sampaikan ketika belum pendaftaran di mana partai masih boleh mengganti,” kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (8/3).

Dari sisi ini Asrul memandang bahwa KPK memiliki niat tidak baik untuk melakukan pencegahan korupsi di Pilkada 2018

“Ketua KPK senangnya sebagai penegak hukum pakai future tenses. Penegak hukum itu enggak boleh pakai future tenses, pakainya present tense.

Hari ini dua alat bukti umumkan,” papar Arsul. “Kalau kulturnya penegak hukum kaya begitu nanti kalau ternyata enggak (jadi) gimana? Ini kan namanya KPK enggak belajar,” kata  dia.

Pernyataan Agus juga menjadi perhatian para petinggi partai  seperti Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang berasal dari Fraksi PDIP.

Menurut Masinton, pernyataan yang diutarakan oleh Agus pastinya menimbulkan kegusaran para calon kepala daerah.

Hal ini tidak baik buat demokrasi, sebab menurut Masinton apa yang diutarakan oleh Agus semestinya bukan pada saat pertandingan digelar melainkan baiknya pada saat sebelum pertandingan atau Pilkada digelar.

“Pernyataan Agus ini merusak sistem demokrasi. Kita mendukung penegakan hukum, tapi penegakan itu jangan sampai merusak tatanan proses demokrasi elektoral melalui pilkada ini,” kata Masinton

Politikus PDIP ini juga berpandangan pernyataan Agus tersebut seolah terlambat. Menurut Masinton, seharusnya pernyataan tersebut dikeluarkan sebelum KPU menetapkan kepala daerah itu sebagai pasangan resmi.

“Jika KPK ingin berkontribusi melahirkan pejabat yang bersih, seharusnya KPK sudah bertindak menetapkan status hukum bakal calon peserta pilkada sebelum ditetapkannya secara resmi menjadi pasangan calon oleh KPU,” tuturnya.

Masinton kemudian menyarankan agar proses hukum terhadap kepala daerah yang terindikasi menjadi tersangka diproses sehari setelah pemungutan suara.

KPK sendiri sudah pernah mengatakan tetap akan memproses calon kepala daerah yang menjadi tersangka meski sudah memasuki proses pilkada.

“Jika KPK menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan pasangan calon, silakan ditindak dan diproses hukum oleh KPK sehari setelah pelaksanaan pencoblosan,” ucap Masinton. JAK

Share

Check Also

DPRD Kota Bekasi Menggelar Sidang Paripurna Istimewa Pengesahan Walikota & Wakil Walikota Terpilih

Thejak.co.id-Akhirnya pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *