Senin , 23 Juli 2018

Bahas RUU Narkotika dengan Pemerintah, DPR Ingin Eksekusi Bandar Dipercepat

Ilustrasi rapat paripurna DPR

thejak.co – Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berharap pemerintah segera duduk bersama dengan melibatkan BNN untuk melakukan revisi UU Narkotika. Menurut dia, hal tersebut untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

“Kita tidak boleh setengah hati dalam memberantas peredaran narkoba, semua pihak harus jihad melawan narkoba. Maka, saya meminta kepada pemerintah untuk segera membahasnya dengan DPR bersama BNN,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Mantan Ketua Komisi III ini mengaku sudah meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk melakukan kajian-kajian apa saja poin yang perlu direvisi dalam UU Narkotika, misalnya percepatan eksekusi mati terhadap bandar narkoba, ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika. “Serta aturan agar narkoba tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras korban,” ujarnya.

Ia mengatakan, korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya mengancam kalangan muda dan dewasa, tapi juga menyerang anak-anak remaja yang merupakan generasi penerus bangsa ini.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 87 juta populasi anak di Indonesia ada 5,9 juta di antaranya menjadi pencandu narkotika dan 1,6 juta anak dari jumlah tersebut menjadi pengedar.

Menurut dia, sesuai informasi yang diperolehnya bahwa terdapat 72 jaringan internasional yang aktif bersaing menjual narkotika di Indonesia.

Bahkan, jaringan internasional ini akan terus mengalami regenerasi pangsa pasar serta sasarannya ditujukan sampai ke tingkat terendah, yaitu anak-anak usia 9 tahun.

“Jadi, BNN harus serius mengusut tuntas dan menumpas habis jaringan narkotika di Indonesia,” ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Daerah agar memberdayakan perangkat desa untuk mencegah masuknya narkotika ke desa-desa.

“Pemerintah Daerah bisa menggunakan sebagian dana desa untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan mencegah peredaran narkoba,” katanya.

Sedangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga perlu memproteksi siswa sekolah dari makanan serta minuman yang kemungkinan disusupi sindikat narkotika internasional.

“KPAI, Kemendikbud, BNN dan BPOM juga harus melakukan razia makanan dan minuman di warung atau toko yang menjual makanan dan minuman di lingkungan sekolah agar terjamin makanan dan minuman yang dijual bebas narkoba,” tuturnya.

Sementara anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menilai pemerintah harus menunjukkan sikap tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini khususnya kepada pengedar dan bandar narkoba.

“Pimpinan masing-masing penegak hukum harus melakukan pengawasan terhadap jajarannya agar tidak ada transaksi di bawah meja terkait kasus narkoba,” kata anggota DPR Fraksi Partai NasDem ini. DED

Share

Check Also

Bingung Tentukan Cawapres, Jokowi Bakal Melirik JK Lagi?

thejak.co – Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung langkah Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *