Kamis , 21 Juni 2018

ANEH, WIRANTO MINTA TUNDA PROSES CAKADA KORUPTOR

Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi ketua Bawaslu dan ketua KPU.

thejak.co – Menkopulhukam Wiranto meminta KPK menunda memberikan status tersangka kepada sejumlah calon yang akan mengikuti pilkada serentak yang tersandung kasus korupsi.

“Silakan saja KPK melakukan langkah hukum sebagaimana sudah dilakukan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Wiranto, kemarin.

“Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon menghadapi pilkada serentak, Kita mohon dari penyelenggara ditunda dulu penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi sebagai karena apa? Karena akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu,” tegas Wiranto.

Wiranto khawatir kasus korupsi yang menjerat calon kepala daerah akan berpengaruh pada perolehan suara kandidat tersebut.

“(Itu) akan masuk ke ranah politik, hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya,” ujar Wiranto.

Diketahui KPK telah menciduk sejumlah calon kepala daerah yang maju di pilkada serentak Juni 2018 nanti. Seperti halnya Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Ngada NTT, Marianus Sae dan masih banyak lagi.

Belum berhenti di situ, pekan ini KPK akan mengumumkan beberapa calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, sebagian dari mereka adalah petahana. Pemerintah meminta penetapan tersangka KPK kepada sejumlah orang ini ditunda terlebih dahulu.

Pakar huku

m pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengkritik Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

“Ya, itu namanya pejabat yang tidak bisa menempatkan diri,” ujar Abdul melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/3).

Setinggi apa pun jabatannya, lanjut Abdul, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi KPK sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.

“Sepanjang ada bukti cukup, KPK dapat menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah, sebagai tersangka. Tak ada kekuasaan apa pun yang dapat mengubah aturan itu, kecuali upaya hukum lain, praperadilan atau mengubah norma melalui judicial review di MK,” ujar Abdul. NH

 

Share

Check Also

FKPB Bareng Pospera & Pena 98 Banten Hadiri Rembuk Nasional 98

Thejak, FKPb- Forum Komunikasi Pemuda Batak ( Indonesia ) siap menghadiri Acara Rembuk Nasional 98 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *