Jumat , 20 Juli 2018

KPU Haramkan Mantan Koruptor Ikut Nyaleg, Pimpinan Parpol Ketakutan?

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)

thejak.co – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan mantan napi kasus korupsi dilarang nyaleg kembali, diduga telah membuat ketakutan para pimpinan partai politik (parpol).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta perdebatan terkait hal itu disudahi dan mengembalikan kepada Undang-Undang (UU) yang ada. Menurutnya, perubahan dapat dilakukan setelah adanya revisi UU Pemilu.

Apalagi saat ini KPU telah melakukan sosialisasi mengenai Pilkada dan Pemilu. “Kembalikan pada UU saja, kalau kita berdebat sekarang tidak tepat.

Karena KPU sudah terbentuk lantaran jalan sudah sosialisasi tentang Pilkada dan Pemilu berjalan, nggak perlu ada perubahan lagi,” kata OSO di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua DPD RI ini menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam mengusulkan caleg mantan narapidana.

“Kebijakan itu kalau dia lihat narapidana belum tentu bersalah dan bahkan dulu tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah. Terus kemudian dia juga punya karakter yang berbuat dan menjadi harapan semua partai itu kebijakan,” tutur OSO.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ketua MPR RI ini merasa semua harus mengikuti aturan Undang-Undang.

Alasannya, sebagai negara hukum semuanya diatur sesuai aturan hukum. “Ini bukan setuju tidak setuju tapi kalau sudah UU, kita harus ikut,” imbuh Zulkifli.

Oleh karena itu, Zulkifli menegaskan agar KPU lebih baik mengikuti UU. “Kecuali UU yang ada sudah diubah. Kalau mau, diubah UU-nya,” tandas Zulkifli.

Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mempunyai pandangan berbeda dengan KPU RI mengenai mantan napi kasus korupsi tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan Bawaslu RI tidak setuju usulan KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU mengenai larangan pendaftaran caleg mantan narapidana korupsi.

“Kami Bawaslu sangat tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Kami semua sebagai warga negara mempunyai hak memilih atau hak untuk dipilih. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar,” tutur Fritz di kantor Bawaslu.

Menurut dia, pembatasan hak tersebut hanya boleh terhadap dua hal. Pertama, aturan di undang-undang dan kedua, sebuah putusan di pengadilan. Dari sisi hukum tata negara, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah mengeluarkan putusan terpidana korupsi dapat menjadi calon legislatif, apabila dia mengakui dan melakukan pengumuman secara terbuka.

MK diketahui sudah mengeluarkan dua putusan mengenai hal tersebut. Pertama, putusan bernomor 51/PUU-XIV/2016 dan 42/PUU-XII/2015 terkait pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Selama itu tidak diatur oleh undang-undang tidak boleh seorang pejabat atau sebuah lembaga negara membatasi hak tersebut. Selama itu tidak diatur oleh dua hal tersebut jangan coba-coba dibatasi,” tegas Fritz. DED

Share

Check Also

HMS Desak KPK Tuntaskan BLBI dan Century Gate, 2018

thejak.co – Massa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *