Kamis , 21 Juni 2018

Jelang Pilkada, Izin Usaha Pertambangan Banyak Dibuka

Gubernur Jawa Barat, Aher.

thejak.co – Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM),  Ki Bagus Hadi Kusuma mengaku heran dengan Pemprov Jawa Barat. Sebab, jelang pelaksanaan Pilkada banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mudahnya dikeluarkan.

Pada hal pada saat ini semestinya perbuatan seperti itu tidak dilakukan, sebab dengan melakukan eksplorasi alam makan akan terjadi pemborosan dan merusak lingkungan hidup.

Dia menduga  banyak dikeluarkannya IUP merupakan ijon politik antara politisi, baik itu kandidat, tim sukses ataupun partai politik, dengan para pebisnis pertambangan.

Hal inilah yang harus diwaspadai, salah satunya di Jawa Barat, di mana 34 IUP diterbitkan oleh gubernur pada 31 Januari 2018, dua pekan menjelang penetapan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat.

Tidak hanya dari IUP yang baru diterbitkan saja, saat ini di Jawa Barat juga tercatat 263 IUP yang sudah habis masa berlakunya.

Besarnya jumlah IUP habis masa berlaku ini juga menjadi potensi dilakukaannya ijon politik antar politisi dan pebisnis tambang. Padahal sesuai dengan ketentuannya pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017, perpanjangan IUP hanya bisa dilakukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum habis masa berlakunya.

Sementara itu Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat mengungkapkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Barat dengan tiga indikator yaitu kualitas air, udara dan tutupan hutan dalam kurun waktu 2012-2016 terus menurun dan memburuk dengan nilai 42,52 yang memposisikan Jawa Barat ada di peringkat 30 dari 33 provinsi di Indonesia yang disurvey IKLH oleh Kementrian LHK RI. Pertambangan telah memberikan kontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan; hilangnya tutupan hutan, menurunya kualitas air dan udara.

“Kemudian, jumlah bencana lingkungan pun terus meningkat Secara total jumlah kejadian meningkat dari tahun 2016, dari total 995 kejadian menjadi 1.121 kejadian di tahun 2017.

Pada tahun 2017, jumlah banjir bandang menjadi 12 kejadian yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur, Bogor dan Subang pada tahun 2018 banjir bandang terjadi sebanyak 10 kali di beberapa wilayah di Jawa Barat,” bebernya.

Selain itu, praktek dan bisnis pertambangan di Jawa Barat semakin masif terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Dari Jumlah 620 IUP yang diterbitkan dalam kurun waktu 2008-2012, hanya 329 yang clean and clear (CNC) dan hanya 291 yang non clean and clear (Non CNC).

Di luar IUP, ada sekitar 913 SIPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebelum tahun 2009 dengan luasan mencapai sekitar 900.000 ha. JAK

Share

Check Also

Oknum Guru SD di Kota Depok Jadi Predator Seks Anak

Thejak.co.id- Sungguh bejat kelakuan  WA, oknum guru di SDN Negeri Tugu 10 Kota Depok. Dia diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *