Rabu , 19 September 2018

Anak Buah Anies Didesak Tertibkan Ribuan Tower Microcell Ilegal di DKI

thejak.co – Anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didesak untuk segera menertibkan ribuan tower microcell liar alias ilegal yang bertebaran di penjuru wilayah ibukota. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Satpol PP DKI Jakarta pun diminta merobohkan ribuan tower microcell ilegal yang tersebar di wilayah DKI itu.

Salah satu di antaranya milik PT Bali Tower yang tidak pernah membayar sewa lahan ke Pemprov DKI. “Bukan hanya itu, tower microcell itu juga tidak memiliki izin Base Transceiver Station (BTS) dan melanggar perjanjian kerja sama.

Makanya jangan tunggu waktu lagi, Satpol PP harus segera merobohkan tower-tower ilegal itu,” pinta Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI M Rico Sinaga, pada wartawan, kemarin, di Jakarta.

Kata Rico, ciri khas tower microcell ilegal milik PT Bali Tower yakni mirip pohon kelapa. Ia mengaku bingung selama bertahun-tahun Pemprov DKI kecolongan.

Ribuan tower tersebut selama ini berdiri tanpa memiliki perjanjian sewa menyewa atau perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov DKI sehingga menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menguap. Karena itulah, Rico mendorong Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas terhadap ribuan tower microcell ilegal.

Sebab, jika hal itu tidak dilakukan, maka berpotensi memancing amarah warga.

“Berdasarkan hasil deteksi anggota FKDM yang berjumlah 3.800 personel, keberadaan ribuan tower ilegal itu sudah sangat meresahkan. Jangan sampai warga yang merobohkan sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengendus aroma korupsi di balik lolosnya pembangunan tower di lahan Pemprov DKI.

Dia mengungkapkan pola yang diduga koruptif adalah adanya keharusan rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) ketika hendak mendirikan izin tower provider.

Dasar rekomendasi adalah perjanjian sewa menyewa yang seharusnya sudah dibuat lebih dulu sebelum mengirim surat rekomendasi ke DPMPTSP.

“Bagaimana coba rekomendasi keluar tapi perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa menyewanya tak ada,” cetusTaufik.

Kepala Satpol PP DKI, Yani Wahyu Purwoko menandaskan, pihaknya yang memiliki tugas pokok dan fungsi penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tidak main robohkan tower seluler sebelum ada perintah dari SKPD terkait.

“Kami melakukan peringatan kepada pengelola tower, tentu ada peringatan yang melanggar. Kalau pelanggarannya prinsip seperti ketinggian misalnya ya kita tertibkan,” ungkap Yani. AGS

Share

Check Also

Forum Betawi Bersatu Berharap Anies-Ghoni Bisa Pimpin Jakarta

thejak.co – Organisasi massa (Ormas) Betawi kembali memberikan dukungan pada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *